Tanamkan Integritas Anti Korupsi, KPK Gelar Bimtek untuk Keluarga Pejabat Pemprov Kalbar

9 September 2022 11:30 WIB
Keterangan foto: Pembukaan Bimtek pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas di Kalbar, yang berlangsung di Mercure Hotel Pontianak, Kamis (8/9).
Keterangan foto: Pembukaan Bimtek pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas di Kalbar, yang berlangsung di Mercure Hotel Pontianak, Kamis (8/9). ( )

Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK soal dugaan korupsi Formula E

Dian memgungkapkan, KPK juga melakukan pendidikan kepada peserta Pemilu, melalui politik cerdas berintegritas, dan juga kepada pemilih.

“Insyaallah tahun depan KPK akan melaunching, kami akan mengedukasi kepada pemilih supaya tidak terlibat politik uang,” tegasnya

Dian berharap agar kedepannya para pemimpin daerah juga bersih dari korupsi dan berintegritas.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan peran serta dan menanamkan semangat mencegah diri dan orang sekitar dari praktik-praktik korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di Kalbar. 

“Dan saya minta pasangan suami atau istri untuk tidak hidup mewah atau gaya hedon,” pesannya.

Baca Juga: KPK Ajak Perwakilan Kementerian Keuangan Riau Ikut Cegah Korupsi di Provinsi Riau

Sutarmidji menerangkan, taraf biaya hidup pejabat Eselon II cukup dengan berbagai tunjangan yang sesuai klasifikasi jabatannya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan korupsi.

“Biaya hidup Eselon II saya pastikan cukup. Artinya, dengan remunerasi, tunjangan, gaji, dan sebagainya, rata-rata lebih dari Rp 20-an juta. Jadi, tidak ada alasan lagi,” terangnya.

Seluruh pimpinan tinggi di lingkup kerja Pemprov Kalbar ditekankan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menjaga integritas jabatan yang diamanahkan.

“Kalau ada administrasi yang tidak bisa ditangani atau ada masalah yang berkaitan dengan keuangan, itu harus ditindaklanjuti dan saya serahkan ke KPK RI. Tapi kalau tidak benar, akan saya bela,” tukas Sutarmidji.

Baca Juga: KPK RI Gelar Bimtek Pemuda dan LSM Antikorupsi, Gubernur Sutarmidji Ingatkan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm