Bagikan :
:quality(50)/photo/2022/09/09/img_1475jpeg-20220909081914.jpeg)
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK soal dugaan korupsi Formula E
Dian memgungkapkan, KPK juga melakukan pendidikan kepada peserta Pemilu, melalui politik cerdas berintegritas, dan juga kepada pemilih.
“Insyaallah tahun depan KPK akan melaunching, kami akan mengedukasi kepada pemilih supaya tidak terlibat politik uang,” tegasnya
Dian berharap agar kedepannya para pemimpin daerah juga bersih dari korupsi dan berintegritas.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan peran serta dan menanamkan semangat mencegah diri dan orang sekitar dari praktik-praktik korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di Kalbar.
“Dan saya minta pasangan suami atau istri untuk tidak hidup mewah atau gaya hedon,” pesannya.
Baca Juga: KPK Ajak Perwakilan Kementerian Keuangan Riau Ikut Cegah Korupsi di Provinsi Riau
Sutarmidji menerangkan, taraf biaya hidup pejabat Eselon II cukup dengan berbagai tunjangan yang sesuai klasifikasi jabatannya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan korupsi.
“Biaya hidup Eselon II saya pastikan cukup. Artinya, dengan remunerasi, tunjangan, gaji, dan sebagainya, rata-rata lebih dari Rp 20-an juta. Jadi, tidak ada alasan lagi,” terangnya.
Seluruh pimpinan tinggi di lingkup kerja Pemprov Kalbar ditekankan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menjaga integritas jabatan yang diamanahkan.
“Kalau ada administrasi yang tidak bisa ditangani atau ada masalah yang berkaitan dengan keuangan, itu harus ditindaklanjuti dan saya serahkan ke KPK RI. Tapi kalau tidak benar, akan saya bela,” tukas Sutarmidji.
:quality(50)/photo/2024/11/22/img-20241122-wa0024jpg-20241122030228.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/21/cuplikan-layar-2024-11-21-064837-20241121064920.jpg)
:quality(50)/photo/2024/07/19/img_4289jpeg-20240719115910.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/photo-1692742593503-bd08f5f54d90-20241122110723.jpeg)