Sonora.ID - Ada beberapa tokoh penentang sistem tanam paksa atau cultuurstelsel di masa penjajahan Belanda. Berikut ulasan selengkapnya.

Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), sistem tanam paksa merupakan kebijakan yang memaksa para petani pribumi untuk memberikan sebagian lahan pertanian yang dimiliki untuk ditanami berbagai jenis komoditi ekspor atau menggarap lahan pemerintah secara sukarela tanpa dibayar.

Komoditi ekspor yang wajib ditanam antara lain seperti kopi, tebu dan indigo.

Sistem ini dikeluarkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch dan berlaku pertama kali di pulau Jawa dan kemudian dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

Sistem ini berlaku selama 40 tahun, sejak 1830 hingga tahun 1870.

Baca Juga: 9 Hak Istimewa VOC yang Diberikan Pemerintah Belanda Serta Sejarah Singkat Pembentukannya hingga Dibubarkan

Aturan Sistem Tanam Paksa

Dalam buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas 8, berikut beberapa aturan sistem tanam paksa yang berlaku:

1. Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan untuk ditanami tanaman wajib yang garapannya berkualitas ekspor.
2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.
4. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman berjalan dengan baik dan tepat dan waktunya.

Berbagai pihak mengecam sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda lantaran merugikan para petani. 

Ada beberapa tokoh penentang sistem tanam paksa di zaman tersebut.

Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa

Ada beberapa tokoh yang menentang sistem tanam paksa. Bahkan di antaranya adalah orang Belanda:

1. Eduard Douwes Dekker

Dikutip Kompas.com, penentangan akan sistem tanam paksa ditulis oleh Eduard Douwes Dekker dalam buku karangannya yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda yang terbit pada tahun 1860.

Dalam buku karangan itu, Douwes Dekker mengajukan sejumlah tuntutan kepada Belanda agar lebih memperhatikan hidup masyarakat Indonesia.

Hal ini karena apa yang diperoleh Belanda juga berasal dari keringat dan kerja keras rakyat Indonesia. 

Douwes Dekker meminta Belanda melakukan balas budi kepada masyakat Indonesia, misalnya dengan:

1. Memberikan pendidikan yang layak untuk masyarakat
2. Membangun saluran pengairan di sawah-sawah rakyat
3. Melakukan transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk

2. Baron van Hoevell

Tokoh penentang sistem tanah paksa lainnya adalah Baron van Hoevell.

Dia menganggap sistem tanam paksa merugikan rakyat Indonesia.

Baron memperjuangkan penghapusan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda.

Saking tegasnya menentang sistem tersebut, Baron sampai diusir oleh pemerintah Belanda. Namun dia tak gentar dan terus memperjuangkan rakyat Indonesia.

Baca Juga: Ini Penjelasan Lengkap Soal Latar Belakang Agresi Militer Belanda I

3. Fransen van de Putte

Fransen van de Putte bersama dengan Baron van Hoevell ikut menjadi tokoh penentang sistem tanam paksa. 

Fransen bahkan mengarang sebuah buku berjudul Suiker Contracten untuk memprotes kebijakan tanam paksa.

Meski keturunan Belanda, Fransen menganggap sistem tersebut hanya memanfaatkan rakyat Indonesia untuk keuntungan Belanda.

4. Golongan pengusaha

Selain tokoh Belanda, penentangan juga datang dari golongan pengusaha.

Mereka berpendapat bahwa sistem tanam paksa tak sesuai dengan ekonomi liberal.

Berkat penentangan dari orang-orang Belanda sendiri serta dukungan kaum liberal, pada tahun 1865 sistem tanam paksa perlahan dihapus.

Sistem tanam paksa benar-benar dihapus pada 1870.

Demikian ulasan mengenai tokoh penentang sistem tanam paksa. Semoga bermanfaat.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.