1. Kedudukan kepala negara (presiden) adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala eksekutif (pemerintahan).
2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sehingga akan terjadi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik di parlemen. Contohnya, di Amerika Serikat pemilihan presiden dilakukan melalui suatu institusi yang disebut electoral college (panitia pengumpul suara), sedangkan menurut UUD 1945 Amandemen Il dan IV pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan umum tanpa terlebih dahulu membentak apa yang disebut sebagai panitia pengumpul suara tersebut.
3. Presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan). Hal ini mengingat kedua lembaga ini sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat. Pola semacam ini merupakan bentuk perluasaan pola representasi rakyat.
4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh pariemen dalam masa jabatannya, tetapi jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, presiden dapat dikenau impeachment (pengadilan DPR). Pelaksanaan impeachment dilakukan oleh Hakim Tinggi pada Supreme Court, bukan oleh anggota parlemen.
5. Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib meminta persetujuan parlemen. Dengan demikian, presiden hanya menyampaikan calon anggota kabinet, sedangkan parlemen yang menentukan personil yang definitif. Kemudian, presiden mengangkat menteri menteri tersebut setelah mendapat persetujuan parlemen.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kedudukan eksekutif pada sistem presidensial tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat.

Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Presiden menunjuk pembantu-pembantunya untuk memimpin departemen dan mereka bertanggung jawah kepada presiden. Karena itu, menteri tidak bisa diberhentikan oleh badan perwakilan rakyat. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran Montesquieu.

Kedudukan legislatit, eksekutif, dan yudikatif terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (check and balance).

Kekuasaan membuat undang-undang di tangan kongres, sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat.

Tugas peradilan dilakukan oleh badan peradilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, Hakimnya diangkat seumur hidup selama kelakuannya tidak tercela.

Baca Juga: Latar Belakang Sumpah Pemuda, Bisa Menambah Nilai Nasionalis

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam Buku Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan oleh Titin Rohayatin, ada beberapa kelebihan dalam sistem presidensial:

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
3. Penyusun program kerja kabinet mudah disampaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

Adapun kekurangan sistem pemerintahan presidensial antara lain:

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatit sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama

Demikian ulasan mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial lengkap dengan pengertian, kelebihan dan kekurangan. Semoga bermanfaat.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.