Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan peran Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga saat ini belum dirasakan oleh publik dan  kinerja KIP nyaris tak terdengar publik. Hal tersebut terjadi karena para komisioner KIP kerap tidak satu kata secara internal dalam berperan memajukan iklim informasi publik yang terpercaya.

“Di media sosial  ataupun media arus utama juga  KIP nyaris tak terdengar dan memang sering tertinggal dalam mengurus isu-isu publik yang sedang ramai diperbincangkan,” kata Agus.

Dalam posisi pemberitaan maupun keaktifan di media sosial, Komisi Informasi terlihat kurang komunikatif dan informatif  berinteraksi menghadapi dinamika berbagai isu  penting dan strategis  bangsa  saat ini.  Nyaris  sepanjang Mei hingga  Juli 2022, komunikasi yang dilakukan  KIP konsisten berada di ada di posisi bawah di antara  sesama lembaga sampiran negara (state auxiliaryagencies).

Agus Pambagio  menilai saat ini terjadi kemunduran terhadap partisipasi kebijakan publik,  terutama di kalangan anak muda, sehingga suara yang menentukan kebijakan publik justru dikuasai kalangan pemerintah, birokrat, dan politikus.

“KIP  harus mampu menjaga integritas dan kredibilitas termasuk keteguhan sikap komisioner yang harusnya lebih sensitif dalam melakukan pertemuan dengan badan-badan publik, terutama bila bersinggungan dengan saat-saat  penilaiannya  terhadap  keterbukaan informasi dari  badan public tersebut.  Tugasnya yang kerap  beririsan dengan  penilaian  transparansi badan publik  harusnya mereka cermati  secara lebih hati-hati  dengan menghindari  bentuk-bentuk  pertemuan yang syarat dengan kepentingan badan publik  yang  dinilanya,” tutur Agus.

Anggota Komisi 1 DPR RI Bobby Adithya Rizaldi menjelaskan, berdasarkan UU  14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu, lanjut Bobby, tujuan lainnya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Menurut Bobby, KIP juga harus mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

“Kami Komisi I DPR RI tentunya akan terus mendorong para komisioner KIP untuk bekerja lebih optimal dan mencapai indikator-indikator keberhasilan yang telah diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008,” pungkas Bobby. 

TERKINI

3 Shio Paling Hoki dan Bersinar Besuk, Sabtu 23 November 2024

22 November 2024 20:25 WIB

40 Contoh Soal Seni Rupa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka

22 November 2024 19:38 WIB

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 121, Evaluasi Pilihan Ganda

22 November 2024 19:07 WIB

4 Zodiak Berhati Besar, Selalu Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain

22 November 2024 19:00 WIB