Makassar, Sonora.ID - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto telah meneken hasil keputusan Dewan Pengupahan.

Dimana sebelumnya menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) 2023 naik sebesar Rp228.219. Dari Rp3.300.962 menjadi Rp3.529.181.

Dia mengatakan, Surat Keputusan (SK) penetapan baru saja ditandatangani. Besarannya, merupakan hasil kesepakatan bersama.

"Tidak ada masalah sudah saya sudah tandatangani tadi," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (5/12/2022).

Danny mengungkap sempat terjadi perdebatan antara pengusaha dan buruh saat rapat penetapan UMK. Namun, akhirnya disepakati usai diambil titik tengahnya.

Baca Juga: Resep Membuat Ayam Gagape Kudapan Nikmat Khas Masyakarat Makassar

Pihaknya memastikan tidak melakukan intervensi terhadap penetapan tersebut. Angka UMK tahun depan disebutnya murni kesepakatan bersama.

"Kan begini apindo minta dibawah yang minimal buruh mintanya paling atas, nah kita cari titik tengah," jelasnya.

Sebelumnya Dewan Pengupahan Makassar menetapkan kenaikan upah tahun 2023 mendatang Rp228.219.

Jumlah itu naik sebesar 6,93 persen jika mengacu pada UMK yang ditetapkan pada tahun lalu yaitu Rp3.300.962. Dengan demikian UMK Makassar kini naik menjadi Rp3.529.181.

"Ini sudah melewati formulasi-formulasi yang sudah ditetapkan. Makassar sudah menyepakati terkait dengan penyesuaian upah minimum makassar dengan perhitungan formulasi permenaker no 18,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba.

Dia menjelaskan selama pembahasan yang digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Makassar berjalan cukup alot seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Buruh kata dia tetap menginginkan adanya kenaikan maksimal sesuai dengan Permenaker yaitu 10 persen. Sedangkan dari kalangan pengusaha juga sebaliknya.

Seyogianya jika mengacu pada formulasi Permenaker 18, formulasi penetapan UMP adalah nilai upah minimum berdasarkan penjumlahan inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa).

Alfa sendiri merupakan indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Yang digambarkan dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. Penentuan nilai alpha harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Cukup sulit juga, karena kalau hitungan 0,30 yang diambil khawatirnya akan ada PHK massal yang akan terjadi,” sambung Nielma.

0,30 kenaikannya itu kalau dikonversi ke rupiah kata dia bisa mencapai Rp300 ribu lebih.

Di samping itu dalam pembahasan tersebut para pengusaha tetap menginginkan penggunaan PP36 sebagai landasan perhitungan.

“Jadi dengan lapang dada Apindo harus menerima adanya kenaikan ini,” jelasnya.

Selanjutnya kata dia ini masih harus diserahkan ke Wali Kota, rencana akan disepakati pada tanggal 5 Desember, dan dijadwalkan paling lambat ditandatangani Gubernur pada tanggal 7 Desember mendatang.

Baca Juga: Resep Membuat Ayam Gagape Kudapan Nikmat Khas Masyakarat Makassar

Sementara Ketua Apindo Kota Makassar, Muammar Muhayyang menuturkan pihaknya masih kuluh dengan PP 36. Uji materil yang diajukan Apindo Sulsel juga masih ditunggu pihaknya.

“Yang jelas kami tetap berharap penetapan UMK ini tetap berjalan kondusif dan dapat diterima olen pusat,” ujarnya.

Kemudian akan tetap ada rencana untuk mengumpulkan sejumlah pengusaha usai penetapan tersebut dalam rangka menjelaskan kenaikan ini ke mereka.

Sebelumnya dia telah menekankan adanya potensi PHK massal dengan kenaikan upah ini. Kondisi ini disebabkan terbebaninya pengusaha untuk gaji karyawan.

Dewan Pengupahan, perwakilan unsur serikat, Mulyadi Arif menuturkan adanya permenaker 18 dengan potensi kenaikan 10 persen ini awalnya menjadi harapan dari para buruh sebagai bentuk diskresi atas kenaikan BBM di Indonesia.

“Kita berharap sebenarnya ini di atas 10 persen. Jadi adanya Permenaker ini, sebenarnya adalah sudah jawaban dengan harapan adanya diskresi,” ujarnya.

Dia mengaku permenaker 18 ini sudah cukup menganulir keinginan dari para buruh kendati masih melenceng dari target kenaikan. Pada penetapan tahun ini sudah bisa ada penyesuaian.

“Sudah ketuk palu tadi oleh bu Kadis angkanya di 6,9 kalau kami sebenarnya menginginkan di angka 8,08 persen, cuma tadi sudah ada kesepakatan,” ujarnya.