Bagikan :
:quality(50)/photo/2023/03/10/whatsapp-image-2023-03-10-at-11-20230310124923.jpeg)
Banjarmasin, Sonora.ID – Percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan di Kalimantan Selatan terus digaungkan oleh seluruh komponen masyarakat.
Mengingat penanganannya perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, legislatif, hingga kalangan perbankan.
Dalam siaran pers bersama antara Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalimantan Selatan, Jumat (10/03) pagi, sejumlah upaya untuk percepatan penurunan angka stunting mengemuka.
Salah satunya lewat dukungan dari sektor perekonomian yang digagas oleh pihak perbankan.
Isu stunting diakui memang menjadi perhatian besar pemerintah karena prevalensinya yang masih cenderung tinggi, yakni mencapai 24,6% di tahun 2022. Sedangkan untuk rata-rata nasional justru di bawah angka tersebut, yakni sebesar 24,4%.
Baca Juga: Prevalensi Tinggi, DPRD Bartim Study Banding Penanganan Stunting ke BKKBN Kalsel
Meskipun berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni dari 30,0% di tahun 2021 berhasil turun ke angka 24,6%, tapi masih harus ditekan seminimal mungkin.
Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam percepatan penanganan masalah tersebut. Apalagi dari Pemerintah Pusat juga sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2011 terkait hal itu.
Langkah konkret yang dilakukan legislatif di tingkat provinsi adalah lewat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penanganan Stunting. Bahkan raperda itu diklaim menjadi yang pertama di Indonesia.
“Sebelumnya kami juga sudah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN di Jakarta, diterima langsung oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, dalam rangka penyusunan raperda tersebut,” jelasnya di sela-sela kegiatan siaran pers bersama.
Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Wahyo Pratomo, mengungkapkan bahwa dalam sudut pandang makroekonomi, ikhtiar atau upaya penurunan stunting tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Hal itu sejalan dengan peran Bank Indonesia di daerah, yakni mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkesinambungan,” jelas Wahyu.
Baca Juga: Tangani Stunting, Pemko Medan Upayakan Pemberian Makanan Tambahan, BASS & Bantuan Program UMKM
Dukungan tersebut diakuinya lewat berbagai cara yang mencakup lima aspek. Yakni pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang Rupiah dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Semua aspek tadi menurutnya bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan akselerasi pemulihan ekonomi yang pada gilirannya nanti berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.
“Khusus aspek terakhir, pada lingkup kepedulian sosial, Bank Indonesia akan memprioritaskan penyalurannya ke lima daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Barito Kuala, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Hulu Sungai Utara,” pungkasnya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News
:quality(50)/photo/2024/11/22/when-the-phone-rings-stilljpg-20241122053736.jpg)
:quality(50)/photo/2023/10/25/prakiraan-cuaca-bmkg-di-33-kota-20231025062522.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/05/pexels-andrea-piacquadio-972887-20231205043124.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/20/selamat-hari-guru-nasional-happy-20241120015322.jpg)