Sonora.ID - Artikel kali ini akan membahas tentang penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin yang menjadi materi Sejarah SMA.

Demokrasi Terpimpin adalah masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno yang berlangsung di tahun 1959 sampai 1965.

Berlangsungnya masa pemerintahan ini dimulai dengan rilisnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan menjadi awal Ir. Soekarno mengubah Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin.

Meskipun berlandaskan Sila Ke-4, masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin mengalami banyak penyimpangan yang membuat kekuasaan Ir. Soekarno menjadi lebih otoriter.

Untuk itu, simak penjelasan tentang 7 penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Adanya Pemisahan Tafsiran Pancasila

Baca Juga: 7 Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru, Materi Sejarah SMP

Penyimpangan yang terlihat cukup jelas selama masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin adalah adanya pemisahan tafsiran Pancasila.

Landasan Sila Ke-4 yang berbunyi, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" ini tidak benar-benar dilaksanakan oleh Ir. Soekarno.

Tafsiran dari presiden Indoensia pertama ini menunjukkan bahwa kepimpinan ada di tangan pemimpin besar, sehingga masa Demokrasi Terpimpin pun menjadi lebih otoriter.

2. Pembentukan DPRGR

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) adalah salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan Ir. Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.

Lembaga ini menjadi instrumen politik yang membuat status Presiden dan DPR berada di posisi yang sama, sehingga menyimpang dari ketentuan yang ada.

3. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup

Karena tidak ada aturan yang menentukan masa jabatan presiden, maka Ir. Soekarno pun diangkat menjadi Presiden Seumur Hidup.

Maka dari itu, terjadi amandemen UUD 1945 yang menentukan masa jabatan Presiden hanya berlaku selama lima tahun saja.

4. Pembentukan MPRS

Penyimpangan di masa Demokrasi Terpimpin berikutnya adalah adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Anggota MPRS sendiri dipilih langsung oleh Ir. Soekarno yang seharusnya perwakilan rakyat ini dipilih sendiri oleh masyarakat Indonesia; bukan oleh presiden.

Baca Juga: Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal

5. Pembentukan DPAS

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) juga menjadi bentuk penyimpangan karena Ir. Soekarno memilih sendiri anggota dari lembaga ini dan memimpinnya.

Padahal, tugas dari lembaga ini adalah memberikan usul kepada kepemerintahan dan jawaban atas pertanyaan Presiden.

6. Perubahan Konsep Pancasila ke Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis)

Nasakom adalah konsep politis yang digagaskan oleh Ir. Soekarno untuk menyatukan perbedaan gagasan politik.

Partai yang dibentuk dari konsep politis ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

• Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berlandaskan nasionalisme
• Masyumi dan Nadhatul Ulama yang berlandaskan agama
• Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berlandaskan komunisme

7. Manifesto Politik Repulik Indonesia menjadi GBHN

Penyimpangan ketika masa Demokrasi Terpimpin yang dilakukan oleh Ir Soekarno terakhir adalah menetapkan manifesto politik Repunlik Indonesia ke GBHN.

Seharunsya, penetapan dan usulan ini dilakukan oleh MPR pada masa itu, bukan oleh presiden itu sendiri.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News