Meski sudah bisa terlihat sejak orde lama, dominasi militer dan ABRI makin kuat terasa di era pemerintahan orde baru.
Enggak hanya menduduki posisi penting di bidang politik dan sipil, banyak anggota ABRI yang menjabat sebagai komisaris perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.
Orde baru identik dengan politik tertutup atau pilihan politik yang terbatas.
Hal ini bisa dilihat dari hasil pemilu yang menghasilkan Golkar sebagai pemenang suara rakyat.
Kala itu dari waktu ke waktu konsep orde baru makin mempersempit partisipasi politik rakyat Indonesia.
Misalnya keikutsertaan 9 partai pada 1971, berubah jadi hanya diikuti 2 partai (PPP, PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar) pada 1977.
Pembatasan ini dilakukan untuk membatasi terciptanya ideologi baru yang berkembang di masa depan dan menjadi ancaman bagi pancasila.
Pilihan ini dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik Indonesia pada era pembangunan orde baru.
Baca Juga: Tugas Pokok Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah
Pada era orba, pemerintah fokus untuk mensegerakan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik.
Tujuan ini menajdi prioritas dilatarbelakangi oleh kekacauan ekonomi pada tahun 1965.
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto membuka akses modal asing dan peluang usaha di Indonesia.
Kebijakan politik luar negeri ini diharapkan bisa melancarkan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca kekacauan era orde lama di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Pemerintahan yang terpusat sebenarnya bukan hal yang baru, lo, Kids.
Sejak awal era kemerdekaan, sistem kenegaraan yang belum rekat dan setara masih ditemukan di berbagai daerah.
Pemerintahan yang terpusat ini mengatur pemerintahan yang berlangsung di daerah.
Sehingga segala keputusan harus diambil berdasar rekomendasi dan izin dari pemerintahan pusat.
Pemerintah orde baru menekankan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia.
Pancasila dijunjung tinggi sebagai bentuk identitas dan antisipasi agar enggak terjadi lagi perkembangan ideologi yang membahayakan konstitusi negara Indonesia.
P4 adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetya Pancakarsa yang berfungsi menuntun dan jadi pegangan hidup untuk masyarakat Indonesia.
Pedoman ini jadi pegangan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.
Penataran untuk P4 disahkan dalam ketetapan MPR No.II/MPRS/1978,dimulai dari jajaran pegawai negeri dari taraf pusat hingga negara.
Kebijakan ekonomi pada era orde baru bisa terlihat jelas dari turunnya tingkat inflasi dan stabilnya nilai rupiah sebagai mata uang negara.
Hal ini mendukung perkembangan industri manufaktor, produksi minyak yang makin meningkat karena eksplorasi dari perusahaan asing yang mulai beroperasi di Indonesia.
Pada 10 Desember 1957, didirikan Pertamina sebagai perusahaan minyak negara tunggal yang menjadi pusat ekspansi nasional.
Pada pertengahan 1980-an penurunan harga minyak menyebabkan pergeseran ekonomi terhadap investasi swasta dan produksi juga ekspor barang manufaktur.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan minyak serta komoditas ekspor tradisional Indonesia lainnya.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.
Baca Juga: 10 Contoh Pertanyaan Tentang Demokrasi, dengan Kunci Jawabannya