Sonora.ID – Masa orde baru (orba) berlangsung selama 32 tahun, diawali dengan dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966). Lebih tepatnya ketika Soekarno lengser dari jabatan Presiden.

Kemunculan Orde Baru yang diperintah oleh Presiden Soeharto memiliki beberapa kondisi berbeda dengan pemerintahan orde lama sebelumnya.

Pemerintahan orde baru menekankan stabilitas nasional yang diwujudkan dalam program politik hingga rehabilitas ekonomi negara.

Pada era orde baru terdapat kemajuan bagi negara Indonesia yang terlihat dari inflasi yang menurun dan nilai mata uang yang jadi lebih stabil.

Namun, dibalik kemajuan atau pencapaian era orde baru ini ada poin minus tentang kekuasaan presiden yang sangat besar hingga kebebasan warga menjadi negara terkungkung.

Baca Juga: Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru, Lengkap dengan Penjelasannya

Berikut sejarah singkat pemerintahan masa orde baru serta ciri-ciri pemerintahan pada masa orde baru.

Sejarah Singkat Pemerintahan Masa Orde Baru

Kemunculan Orde Baru ditandai dengan dibentuknya TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

TRITURA terdiri dari tiga tuntutan, yaitu pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Tuntutan ini bertambah banyak karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi mereka.

Puncaknya, peristiwa G30S/PKI membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Soekarno menurun.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu penanda bahwa masa orde baru sudah tiba, adalah munculnya Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar pada 1966, yang ditandatangani Soekarno.

Dalam surat tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik.

Masa orde baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat kurang lebih 30 tahun.

Model pemerintahan yang diterapkannya mengundang pro dan kontra dari masyarakat.

Dalam masa ini, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi, di mana sektor perekonomian berkembang pesat meski dibarengi dengan praktik korupsi.

Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga bertambah kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997.

Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Mundurnya Soeharto sebagai presiden Indonesia resmi mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Ciri-Ciri Pemerintahan Pada Masa Orde Baru

1. Pengaruh Militer yang Kuat

Meski sudah bisa terlihat sejak orde lama, dominasi militer dan ABRI makin kuat terasa di era pemerintahan orde baru.

Enggak hanya menduduki posisi penting di bidang politik dan sipil, banyak anggota ABRI yang menjabat sebagai komisaris perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

2. Pilihan Politik yang Dibatasi

Orde baru identik dengan politik tertutup atau pilihan politik yang terbatas.

Hal ini bisa dilihat dari hasil pemilu yang menghasilkan Golkar sebagai pemenang suara rakyat.

Kala itu dari waktu ke waktu konsep orde baru makin mempersempit partisipasi politik rakyat Indonesia.

Misalnya keikutsertaan 9 partai pada 1971, berubah jadi hanya diikuti 2 partai (PPP, PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar) pada 1977.

Pembatasan ini dilakukan untuk membatasi terciptanya ideologi baru yang berkembang di masa depan dan menjadi ancaman bagi pancasila.

Pilihan ini dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik Indonesia pada era pembangunan orde baru.

Baca Juga: Tugas Pokok Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah

3. Pembangunan Negara yang Masif

Pada era orba, pemerintah fokus untuk mensegerakan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik.

Tujuan ini menajdi prioritas dilatarbelakangi oleh kekacauan ekonomi pada tahun 1965.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto membuka akses modal asing dan peluang usaha di Indonesia.

Kebijakan politik luar negeri ini diharapkan bisa melancarkan pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca kekacauan era orde lama di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

4. Pemerintahan yang Sangat Terpusat

Pemerintahan yang terpusat sebenarnya bukan hal yang baru, lo, Kids.

Sejak awal era kemerdekaan, sistem kenegaraan yang belum rekat dan setara masih ditemukan di berbagai daerah.

Pemerintahan yang terpusat ini mengatur pemerintahan yang berlangsung di daerah.

Sehingga segala keputusan harus diambil berdasar rekomendasi dan izin dari pemerintahan pusat.

5. Pancasila Menjadi Asas Tunggal Negara

Pemerintah orde baru menekankan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Pancasila dijunjung tinggi sebagai bentuk identitas dan antisipasi agar enggak terjadi lagi perkembangan ideologi yang membahayakan konstitusi negara Indonesia. 

6. Penataran P4

P4 adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetya Pancakarsa yang berfungsi menuntun dan jadi pegangan hidup untuk masyarakat Indonesia.

Pedoman ini jadi pegangan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Penataran untuk P4 disahkan dalam ketetapan MPR No.II/MPRS/1978,dimulai dari jajaran pegawai negeri dari taraf pusat hingga negara.

7. Sektor Usaha Berkembang Pesat

Kebijakan ekonomi pada era orde baru bisa terlihat jelas dari turunnya tingkat inflasi dan stabilnya nilai rupiah sebagai mata uang negara.

Hal ini mendukung perkembangan industri manufaktor, produksi minyak yang makin meningkat karena eksplorasi dari perusahaan asing yang mulai beroperasi di Indonesia.

Pada 10 Desember 1957, didirikan Pertamina sebagai perusahaan minyak negara tunggal yang menjadi pusat ekspansi nasional.

Pada pertengahan 1980-an penurunan harga minyak menyebabkan pergeseran ekonomi terhadap investasi swasta dan produksi juga ekspor barang manufaktur.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan minyak serta komoditas ekspor tradisional Indonesia lainnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: 10 Contoh Pertanyaan Tentang Demokrasi, dengan Kunci Jawabannya