Sonora.ID - Layaknya manusia yang tidak bisa hidup sendirian, negara pun demikian. Negara membutuhkan negara lainnya untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan negara serta masyarakat yang ada di dalamnya.

Salah satu bentuk dengan kerja sama antar negara tersebut adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong kerja sama antar negara yang tergabung di dalamnya, badan ini dibentuk pertama kali pada 24 Oktober 1945 yang lalu.

Beberapa bulan sebelum resmi didirikan, PBB telah menandatangani sebuah piagam perjanjian yang ditandatangani oleh kelima puluh anggota asli PBB di San Francisco, pada 26 Juni 1945. 

Isi piagam PBB, tertulis lima tujuan berdirinya United Nations tersebut, yaitu.

1. menjamin terciptanya perdamaian dunia, hak-hak manusia dan kemajuan sosial-ekonomi;
2. perselisihan diselesaikan dengan cara damai dan tanpa perang;
3. larangan melanggar kedaulatan negara lain; 
4. larangan intervensi terhadap urusan domestik suatu negara;
5. menjalin kerjasama dengan negara-negara yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dunia.

Baca Juga: 4 Tujuan PBB sebagai Organisasi Internasional Terbesar di Dunia

Indonesia dalam anggota PBB

Lima tahun setelah merdeka, Indonesia resmi menjadi negara anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. 

Tak hanya itu, sebagai presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno pernah pidato di markas PBB di New York pada 30 September 1960, dengan judul ‘Membangun Dunia Baru’, yang kemudian pidato ini menjadi pidato paling kontroversial dalam sejarah sidang umum PBB.

Menurut Soekarno, PBB telah gagal menciptakan perdamaian.

“Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa diterimanya kelima prinsip itu dan mencantumkannya dalam piagam, akan sangat memperkuat organisasi ini,” kata Soekarno.

Soekarno memutuskan keluar dari PBB

Di tanggal 7 Januari 1965, Soekarno menarik diri dari PBB.

Alasan utama yang mendasari keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena saat itu Malaysia diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Soekarno menganggap bahwa Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris yang mampu mengancam perdamaian di Indonesia.

Baca Juga: Batas Laut Pulau Kalimantan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB

Benar saja, Federasi Malaya, yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu sempat ingin menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru. Indonesia sudah curiga hal itu sebagai bentuk memecah belah Asia Tenggara.

Presiden pertama RI tersebut geram dan mengancam keluar dari PBB jika Malaysia benar-benar dimasukkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Ketika pada awal 1965 Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Sukarno hilang kesabaran, dan melayangkan surat pengunduran.

Dua tahun usai tragedi pembantaian anggota PKI dan mereka yang tertuduh, upaya Inggris berhasil. MPRS mencabut status kepemimpinan Soekarno.

Ketika pemerintahan digantikan oleh Soeharto, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk kembali bergabung.

 Perwakilan Indonesia kembali aktif di markas PBB. Bantuan internasional kembali mengalir ke Indonesia, juga beragam investasi asing dari Inggris dan negara-negara lainnya.

Berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.