Sonora.ID - Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai peran PBB bagi kemerdekaan Indonesia.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memainkan peran penting dalam perjuangan dan pencapaian kemerdekaan Indonesia.

Sebagai organisasi internasional yang didirikan setelah Perang Dunia II, PBB memiliki peran yang beragam dalam menjaga perdamaian dan mendorong dekolonisasi di dunia.

PBB berperan sebagai forum internasional yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya.

Dalam sidang-sidang PBB, perwakilan Indonesia dapat menyampaikan argumentasi politik dan hukum yang mendukung hak bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan.

PBB juga menjadi wadah bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya.

Selain itu, PBB juga menyediakan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia.

Melalui program-programnya, PBB membantu membangun infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga: Wagub Sumut: Gebyar Danau Toba 2022 Bangkitkan Ekonomi Daerah

Bantuan dan dukungan ini memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi negara Indonesia yang baru merdeka.

Dengan demikian, PBB memainkan peran yang signifikan dalam perjuangan dan pencapaian kemerdekaan Indonesia.

Organisasi ini memberikan platform diplomatik, dukungan internasional, dan bantuan pembangunan yang membantu Indonesia dalam membangun negara yang merdeka, mandiri, dan berdaulat.

Dalam artikel ini, Sonora akan membahas lebih jauh soal berbagai peran PBB dalam membantu kemerdekaan Indonesia.

Dengan memahami hal tersebut, pembaca diharap mampu menghargai jasa para pendiri bangsa ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga rasa pada cinta tanah air pun bakal semakin tumbuh. 

Maka, untuk tahu lebih jauh, simak penjelasan mengenai berbagai peran PBB bagi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dikutip Sonora dari Kompas.com berikut ini.

Peran PBB Bagi Kemerdekaan Indonesia

Mengadakan Sidang Dewan PBB

Untuk menengahi perseteruan antara Indonesia dan Belanda yang terus berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya sebagai berikut.

Baca Juga: Tujuan Pembentukan KNI dan Tugasnya dalam Proses Kemerdekaan Indonesia

- PBB menyerukan kepada Indonesia dan Belanda untuk melakukan gencatan senjata
- Indonesia dan Belanda diminta untuk menyelesaikan masalah dengan komisi arbitrase atau cara lainnya

Pada 14 Agustus 1947, Sidang Dewan PBB pun dilaksanakan di Lake Success, New York, Amerika Serikat.

Agenda Sidang Dewan PBB ini adalah untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dengan Belanda, khususnya setelah Agresi Militer Belanda I.

Setelah sidang, Belanda dan Indonesia pun bersedia melakukan gencatan senjata dan berunding dalam Sidang Dewan PBB di AS.

Sidang Dewan PBB menghasilkan dua keputusan, yaitu:

- Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia
- Pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda

Membentuk Komisi Tiga Negara

Lantaran masalah Agresi Militer Belanda I yang tidak kunjung usai, pemerintah Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri Australia, Herbert Vere Evatt, untuk membantu menyelesaikannya.

Evatt, yang didukung oleh Perdana Menteri Australia Joseph Benedict Chifley, lantas membawa masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga: Hasil Sidang PPKI Pertama di Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Bantuan lain yang juga diberikan Australia yaitu dengan mengusulkan rancangan resolusi.

Rancangan resolusi ini berisi usulan Australia kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta Belanda dan Indonesia menerima komisi arbitrasi tiga pihak.

Laporan yang dikirim pihak Australia pun diterima dengan baik oleh Dewan Keamanan PBB.

Setelah itu, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) pada 26 Agustus 1947. Terdapat tiga negara yang menjadi anggota KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Berikut ini tugas KTN sesuai hasil pertemuan di Sydney, pada 20 Oktober 1947.

- Membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai.
- Berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik.
- Mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam Perundingan Renville

Membentuk UNCI

Setelah Sidang Dewan Keamanan PBB dilakukan, permasalahan Indonesia dengan Belanda masih belum juga terselesaikan.

Belanda masih bersikeras ingin melakukan Agresi Militer Belanda II agar bisa menguasai Tanah Air.

Sikap keras yang terus dilakukan oleh Belanda pun mendorong PBB mengambil tindakan tegas.

PBB membentuk United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) pada 28 Januari 1948 untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda.

UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochran dari AS berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke Perjanjian Roem-Royen.

Akan tetapi, upaya UNCI masih belum juga membuahkan hasil yang berarti bagi Indonesia.

Demikian penjelasan mengenai berbagai peran PBB bagi kemerdekaan Indonesia sebagaimana di atas. Semoga bermanfaat.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: 4 Tujuan PBB sebagai Organisasi Internasional Terbesar di Dunia