Sonora.ID - Dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan itu Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mengundang Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Lintas Sektor Provinsi Sulut yang didalamnya terundang (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut ) dan

Tim Ahli Penanggulangan Kemiskinan dan Task Force Bappeda Provinsi Sulut.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Drs. Steven O.E Kandouw) selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, memberikan apresiasi kepada peserta yang telah memenuhi undangan Rakorev.

Merupakan Komitmen Bersama untuk terus bekerja dan memberikan karya terbaik bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di daerah nyiur melambai, terlebih khusus melanjutkan itikad baik dalam menanggulangi mengurangi angka kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan.

Baca Juga: BKKBN Sulut Lakukan Audiensi Program Percepatan Penurunan Stunting

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, ditengah tantangan pandemic pun, telah banyak progress mengembirakan yang telah terima hasilnya, termasuk presentasi kemiskinan ekstrem.

Pada Tahun 2022 berhasil menurunkan presentasi Kemiskinan hingga menjadi 1.03 % dari sebelumnya tahun 2021 sebesar 1,87 %, yang artinya jumlah penduduk miskin Ekstrem di Sulawesi utara pada tahun 2021 berjumlah 47.360 Jiwa, mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 26.320 Jiwa.

Menjadi tantangan tersendiri dimana harus meningkatkan kolaborasi yang sinergitas program, sehingga target tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Sulawesi utara dapat mencapai angka 0.

Adapun data Presentase Kemiskinan

Indonesia

2021 : 9,71 persen
2022 : 9.57 persen

Sulut

2021 : 7.36 persen
2022 : 7.34 persen

Tertinggi Kemiskinan di Sulut : Kab Bolsel, Kab Mitra, dan Kab.Kepl. Sangihe

Terendah Kemiskinan di Sulut : Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kab. Boltim, dan Kota Manado

Presentase Kemiskinan Ekstrem

Indonesia
2021 : 2.14 persen
2022 : 2.04 persen

Sulut
2021 : 1.87 persen
2022 : 1.03 persen

Tertinggi Kemiskinan Ekstrem di Sulut : Kab Mitra dan Kab. Bolsel
Terendah Kemiskinan Ekstrim di Sulut : Kab. Boltim dan Kab Minsel

Disela pelaksanaan kegiatan Rakorev tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut (Ir. Diano Tino Tandaju,M.Erg) mengatakan bahwa Kemiskinan Ekstrem ini kolerasinya sangat kuat dengan stunting dimana stunting merupakan bagian pekerjaan yang koordinatornya adalah BKKBN, dan harapan setelah berkoordinasi dengan Bpk. Gubernur, Wakil Gubernur dan semuan Bupati/ Walikota Provinsi Sulawesi Utara untuk menyesuaikan Data karena ada terjadi penurunan data antara Kemiskinan dan Stunting belum cocok seperti Kabupaten Boltim Tingkat Kemiskinannya Nol tetapi angka Stuntingnya Tinggi.

Hal ini bisa menjadi polemik oleh karena itu akan diadakan pembahasan bersama lebih lanjut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPS untuk bersama sama menetukan data agar ada kolerasi data antara BPS dan BKKBN.

Sebagaimana harapan Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa Data Kemiskinan dan Stunting itu ada 1 (satu) Data, agar kedepan tersedia data yang dapat digunakan sebagai penuntun Kemiskinan dan Stunting.

Dan lebih memperhatikan tingkat Kemiskinan dan stunting itu dimana tidak hanya sebagai konsep tapi lebih langsung pada intervensi Kemiskinan dan Stunting tersebut.