Sonora.ID – Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945.

Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan sebutan Dokuritsu Junbi Chosakai.

Awalnya BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia agar bersedia membantu dalam perang melawan sekutu.

Adapun sebagai gantinya, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.

Bagi Indonesia fungsi BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan.

Baca Juga: Mengapa Jepang Membentuk BPUPKI? Berikut Alasan dan Sejarahnya

Namun ternyata fungsi BPUPKI bagi Jepang tidaklah sama dengan Indoneisa.

Nah, artikel ini akan membahas sejarah BPUPKI, mencangkup tugas, anggota, dan hasil sidangnya.

Sejarah BPUPKI

Sejarah pembentukan BPUPKI diawali dengan Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya pada akhir 1944.

Bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak karena seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik hancur oleh serangan sekutu.

Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan

Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan pembuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang.

Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai ‘Koiso Declaration’.

Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang, padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, undang-undang nomor 4 telah melarangnya.

Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Syikikan Kumakici Harada.

Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka.

Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945. Badan ini semula berjumlah 70 orang, terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas mengamati, kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia.

Mengutip dari kemdikbud.go.id, upacara peresmian BPUPKI dilakukan pada 28 mei 1945, di gedung gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (Sekarang gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta.

Sidang BPUPKI berlangsung selama dua kali. Dalam sidang tersebut, membahas tentang rumusan dasar negara, pembentukan PPKI, sampai membahas mengenai rancangan UUD.

Tugas BPUPKI

Dengan dibentuknya BPUPKI ada beberapa tugas penting yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan.

Tugas utama dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara.

Selain itu, BPUPKI juga memiliki beberapa tugas lain yang harus dilakukan, seperti berikut ini.

• Membahas Dasar Negara Indonesia.
• Membentuk reses selama satu bulan, setelah kesepakatan yang dibentuk pada sidang pertama BPUPKI.
• Membentuk Panitia Kecil yang berperan menampung saran dan berbagai konsep dari para anggota.
• Membentuk Panitia Sembilan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia.
• Membuat Jakarta Carter atau Piagam Jakarta.

Selama terbentuk BPUPKI, ada banyak hal yang sudah dipersipakan untuk menjadi sebuah negara merdeka.

Melalui BPUPKI, terbentuklah dasar negara berupa Pancasila yang hingga saat ini digunakan.

Selain itu, bentuk negara Indonesia yang berupa republik juga diputuskan berdasarkan sidang BPUPKI.

BPUPKI juga memberikan batasan wilayah untuk Indonesia yang meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timor Timur.

Berbagai keputusan yang sudah diambil pada berbagai sidang BPUPKI membantu para pendiri bangsa setelah proklamasi kemerdekaan disampaikan.

Baca Juga: Rumusan Dasar Negara dalam Naskah Piagam Jakarta, Beserta Sejarahnya

Susunan Anggota BPUPKI

BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang sebagai pengawas.

Adapun BPUPKI terdiri dari dua badan, yakni Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat.

Badan perundingan diisi oleh seorang kaico (ketua), dua orang fuku kaico (ketua muda atau wakil ketua), dan 60 orang iin atau anggota.

Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, sedangkan jabatan wakil ketua dipegang oleh Hibangase Yosio (Jepang) dan Soeroso.

Adapun dalam perjalanannya, BPUPKI membentuk panitia sembilan dengan diketuai Sukarno.

Anggota panitia sembilan ini diambil dari panitia kecil yang dibentuk dalam sidang pertama BPUPKI. Anggota panitia sembilan terdiri dari:

• Ir. Sukarno (ketua)
• Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
• Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
• Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
• Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
• H. Agus Salim (anggota)
• Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
• Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
• Mr. Mohammad Yamin (anggota)

Hasil Sidang BPUPKI

Sidang Pertama BPUPKI

Sidang dibagi menjadi dua babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 10-16 Juli 1945.

Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan.

Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut.

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Usulan seccara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya yang secara tertulis yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Soepomo.

Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945.

Ia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Usulan dari Prof. Dr. Soepomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri, berdasarkan tiga teori berikut.

• Sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke dan H. J. Laski, ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya sendiri mengedepankan kepentingan individu.
• Class theory atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin.
• Negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik.

Menurut Soepomo, usulan yang lebih baik dipakai adalah poin ketiga. Negara integralistik atau negara persatuan. Wilayah yang satu untuk semua orang.

Usulan dari Ir. Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetardjo K, Ki Bagus Hadikusumo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Liem Koen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah philosophise grondslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya gedung Indonesia merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan lima asas sebagai berikut.

1. Nasionalisme atau kebangsaan
2. Internasionalisme yang didasari kemanusiaan
3. Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan
4. Kesejahteraan nasional
5. Ketuhanan melalui kebudayaan

Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama pancasila (panca berarti lima, sila berarti dasar) atas bantuan dari seorang ahli bahasa dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila (sosio demokrasi, sosio ketuhanan, dan demokratis).

Selanjutnya, apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong.

Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia.

Dalam menjaga nilai pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Salah satu sosok tersebut dapat kita lihat pada Seri Pemimpin Bangsa – Mohammad Hatta Menjaga Pancasila Sakral.

Usai sidang tersebut, dilanjutkan dengan masa reses yang dilaksanakan antara sidang pertama dan sidang kedua.

Tahapan ini digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang.

Acaranya dapat terbilang tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 anggota, termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya, padahal pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan.

Keinginan tersebut dilandasi oleh seorang bala tentara Dai Nippon yang secara singkat dapat memerdekakan Birma (Myanmar). Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada buku yang satu ini.

Baca Juga: Sejarah Peran Sukarni dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia!

Sidang Kedua BPUKI

Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya enam anggota baru sebagai badan penyelidik.

Ir. Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945.

Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang, meliputi :

• Soekarno sendiri,
• Moh. Hatta,
• A. A Maramis,
• Sutardjo,
• Wachid Hasyim,
• Ki Bagus Hadikusumo,
• Otto Iskandardinata,
• Mohammad Yamin.

Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam.

Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya.

Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota badan penyelidik di kantor besar Djawa Hookokai.

Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Sembilan, beranggotakan Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Maramis, Mr. Soebardjo, Drs. Moh. Hatta, Drs. Mr. Moh. Yamin, Kyai Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjoko Soejoso, dan Haji Agus Salim.

Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI.

Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian.

Akhirnya, mereka berhasil menyepakati piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambule, tepatnya pada alinea keempat.

Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya, hanya terletak pada sila pertama, yakni ‘ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.

Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Mohammad Yamin mempopulerkannya sebagai ‘Piagam Jakarta’.

Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10-16 Juli membuahkan beberapa keputusan.

• Dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan piagam Jakarta.
• Bentuk negara Indonesia adalah republik, berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir.
• Wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timor Timur dengan 33 suara tanda setuju.

Pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut.

• Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar.
• Moh. Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan.
• Abikoesno Tjoko Soejoso sebagai ketua dari panitia perancang pembela tanah air.

Rapat yang dilakukan juga memutuskan terkait wilayah Indonesia, panitia untuk merancang HAM, bentuk negara, dan pimpinan negara beserta isi pembukaan.

Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak lama setelah itu akan sidang.

Anggotanya berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia, dinaungi pimpinan Dai Nippon yang bertempat di wilayah selatan.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Baca Juga: Sejarah Perjuangan Jenderal Sudirman untuk Kemerdekaan Indonesia!