Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE)Jabar pun sempat mengalami pasang surut tepatnya saat pandemi melanda Tanah Air. Pada 2020, LPE Jabar sempat -2,52.

Namun itu hanya berlaku sementara. Gubernur sudah mengembalikan kurva negatif tersebut pada 2021, yang LPE-nya menjadi 3,74. Setahun berselang kembali on the track di angka 5,45.

"Jabar bisa mengendalikan pada saat Covid-19, bukan berarti zaman Kang Ridwan Kamil tidak berhasil, ini berlaku di seluruh daerah, bahkan dunia," paparnya.

Iendra mengungkapkan, Pemprov Jabar pada 2020 atau pandemi jatuh bangun berusaha agar ekonomi berjalan. Satu diantara sekian banyak langkah yang diambil adalah pinjaman daerah.

Bagi Iendra, langkah yang diambil orang nomor satu di Jabar itu, adalah suatu keputusan politik yang besar. Secara aturan, pinjaman tersebut bisa diambil tanpa perlu persetujuan legislator.

Baca Juga: Penumpang KAJJ Siap-Siap Didenda Bila Turun Bukan di Stasiun Tujuan

"2 sisi ini harus kita selesaikan. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi daerah. Masalah ekonomi dan kesehatan kolaborasi," ungkapnya.

Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ridwan Kamil-Uu terus berupaya melakukan peningkatan. Pada 2022, angkanya sudah mencapai 73,1, jauh meningkat dibanding 2017 di angka 70,7.

Sementara itu, Akademisi Kebijakan Pembangunan, Ari Nurman menyoroti Jabar dari sisi IPM. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah pada 2017, Jabar cukup tertinggal jauh.

Walaupun anggaran Jabar mencapai ratusan triliun, namun ada puluhan juta penduduk yang harus diurus.

Sedangkan DKI Jakarta dan Yogyakarta, jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari Jabar.

Namun hal itu tercermin setelah 5 tahun berjalan. Progres IPM Jabar dibanding DKI Jakarta dan Jawa Tengah jauh melaku lebih cepat.

"Kalau sisi ngebut, kita yang paling ngebut. Dari efisiensi anggaran, Jabar yang paling tinggi. Dari sisi inilah juara," pungkas Ari.