Bandung, Sonora.ID - Pembangunan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, sudah terlihat hasilnya.

Ini tercermin dari berbagai indikator makro Jabar yang membaik.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, ada beberapa kunci keberhasilan Ridwan Kamil dalam membangun Jabar.

Selain inovasi, kolaborasi dan keberlanjutan kerap ditanamkan Ridwan Kamil kepada para jajarannya.

"Beliau selalu memperhatikan sejarah. Apa yang dibangun adalah keberlanjutan dari sebelumnya," kata Iendra saat Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) Edisi XIII bertajuk "5 Tahun Jabar Juara: Terasa dan Nyata" di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto No. 83, Kota Bandung, Kamis (10/8/2023).

Baca Juga: Perusahaan Asal Jepang Siap Kelola Sampah di Legok Nangka Jadi Energi Listrik

Menurut Iendera, 5 tahun Jabar Juara bukan hanya peran dari Gubernur Ridwan Kamil, semata.

Lebih jauh inovasi yang diciptakan kerap melibatkan keberlanjutan program apa yang sudah dicanangkan oleh pendahulunya.

"Dari sisi pembangunan, kita terus mengawal. Acuan kita adalah RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025," ujarnya.

Oleh karenanya, di awal pemerintahannya, Gubernur Ridwan Kamil membentuk Tim Optimalisasi dan Sinkronisasi (TOS).

Tugasnya yaitu menerjemahkan Visi Misi 2018-2023 yaitu Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jabar mencapai 49 juta pada 2022. Puluhan juta penduduk tersebut tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota.

"27 kota/kabupaten ini menjadi PR beliau. Salah satunya terkait Dana Transfer, sebab pemerintah melihatnya jumlah kota/kabupaten bukan jumlah penduduk," jelasnya.

"Itu harusnya (dana transfer) kita lebih banyak, kalau dari jumlah penduduk patokannya," imbuh Iendra.

Di masa kepemimpinannya, lanjut Iendra, Gubernur Ridwan Kamil berusaha untuk menambah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar.

Baca Juga: WJIS 2023, Jawa Barat Siap Dorong Investasi Berkelanjutan

"Hasilnya sudah ada 9 DOB yang tinggal menunggu keran moratorium dibuka oleh Presiden Joko Widodo," ungkap Iendra.

"Mudah-mudahan bertambah terus sampai 37 (kabupaten/kota)" tuturnya.

Kemudian, dari sisi laju pertumbuhan penduduk, indeksnya terus menurun sejak 2005 hingga 2022. Pada 2005, laju pertumbuhannya mencapai 2,10. Sedangkan pada 2022 hanya menyisakan 1,33.

"Artinya suatu progres ini terkendali, meskipun tanpa KB. Bonus demografi ini menjadi PR kita ke depan," ucapnya.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE)Jabar pun sempat mengalami pasang surut tepatnya saat pandemi melanda Tanah Air. Pada 2020, LPE Jabar sempat -2,52.

Namun itu hanya berlaku sementara. Gubernur sudah mengembalikan kurva negatif tersebut pada 2021, yang LPE-nya menjadi 3,74. Setahun berselang kembali on the track di angka 5,45.

"Jabar bisa mengendalikan pada saat Covid-19, bukan berarti zaman Kang Ridwan Kamil tidak berhasil, ini berlaku di seluruh daerah, bahkan dunia," paparnya.

Iendra mengungkapkan, Pemprov Jabar pada 2020 atau pandemi jatuh bangun berusaha agar ekonomi berjalan. Satu diantara sekian banyak langkah yang diambil adalah pinjaman daerah.

Bagi Iendra, langkah yang diambil orang nomor satu di Jabar itu, adalah suatu keputusan politik yang besar. Secara aturan, pinjaman tersebut bisa diambil tanpa perlu persetujuan legislator.

Baca Juga: Penumpang KAJJ Siap-Siap Didenda Bila Turun Bukan di Stasiun Tujuan

"2 sisi ini harus kita selesaikan. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi daerah. Masalah ekonomi dan kesehatan kolaborasi," ungkapnya.

Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ridwan Kamil-Uu terus berupaya melakukan peningkatan. Pada 2022, angkanya sudah mencapai 73,1, jauh meningkat dibanding 2017 di angka 70,7.

Sementara itu, Akademisi Kebijakan Pembangunan, Ari Nurman menyoroti Jabar dari sisi IPM. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah pada 2017, Jabar cukup tertinggal jauh.

Walaupun anggaran Jabar mencapai ratusan triliun, namun ada puluhan juta penduduk yang harus diurus.

Sedangkan DKI Jakarta dan Yogyakarta, jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari Jabar.

Namun hal itu tercermin setelah 5 tahun berjalan. Progres IPM Jabar dibanding DKI Jakarta dan Jawa Tengah jauh melaku lebih cepat.

"Kalau sisi ngebut, kita yang paling ngebut. Dari efisiensi anggaran, Jabar yang paling tinggi. Dari sisi inilah juara," pungkas Ari.