Banjarmasin, Sonora.ID - Balai Kota Banjarmasin mendadak gaduh. Puluhan massa yang kecewa, melakukan aksi penyerangan di depan Balai Kota.

Anggota kepolisian pun menghadang. Tapi sayangnya kericuhan tetap tidak bisa diindahkan. Aksi saling dorong terjadi. Bahkan massa yang semakin kecewa akhirnya melempari aparat.

Suasana semakin panas. Hingga akhirnya aparat memaksa mundur massa dengan menurunkan tim pengurai massa menggunakan motor trail.

Masih tak kunjung kondusif, satu unit mobil water canon pun turunkan. Bahkan beberapa kali tembakan gas air mata juga dilancarkan, untuk membubarkan massa yang memanas.

Akhirnya, massa pun dapat dikendalikan dan situasi kembali kondusif.

Baca Juga: Lapak Baca Gratis Gembel Banjarmasin, Tumbuhkan Minat Literasi

Sayangnya, benda mencurigakan kembali didapati petugas di kawasan Balai Kota. Aparat pun lantas melakukan pengamanan, lantaran diduga bom. Hingga akhirnya petugas pun meledakan.

Sepenggal kisah di atas, hanyalah bentuk suasana simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka mewujudkan pemilu damai tahun 2024 di Kota Banjarmasin.

"Tadi bersama-sama kita saksikan simulasi Sispamkota yang digelar Polresta Banjarmasin dan Forkopimda," ucap Kapolda Kalsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi kepada Smart FM Banjarmasin, usai menyaksikan Sispamkota di panggung siring Balai Kota, Senin (21/8).

Menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar untuk menguji Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Sekaligus lanjutnya, untuk mengevaluasi kesiapan personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

"Tentu ada hal-hal yang menjadi masukan. Tapi tidak lepas dari SOP yang sudah ada," ungkapnya.

Ia menambahkan, simulasi Sispamkota ini juga untuk memberikan masukan kepada seluruh pemangku kepentingan. Yaitu penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu.

"Secara bertahap simulasi Sispamkota akan digelar setiap Kabupaten Kota oleh Polres masing-masing," jelasnya.

"Masing-masing wilayah harus memiliki kekuatan pengamanan menghadapi Pemilu serentak nanti. Kekuatan yang kita kerahkan 2 per 3 dari jumlah personel. Jadi sekitar 7.000 personel se Kalsel," sambung lagi.

Lebih jauh, Ia menyampaikan, secara nasional, Kalimantan Selatan tidak menjadi bagian yang rawan. "Tapi kita tidak underestimate. Tetap harus diantisipasi. Terutama terkait jangkauan, Karena ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di atas gunung yang perlu pengamanan," tuntasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News