Jadi, ketika ada pelanggaran dan pengikaran, maka harus segera diselesaikan melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian.

Penegakan supremasi hukum ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum, di antaranya Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga peradilan.

2. Peningkatan Kinerja Penegak Hukum

Kinerja penegak hukum amat krusial dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.

Ketika kinerja penegak hukum menikat, maka kecurangan dan keberpihakkan dalam penanganan kasus dapat dicegah.

Baca Juga: Berikut Ini adalah Daftar Lengkap Batas-Batas Wilayah Asia Tenggara

3. Pengoptimalan Peran Lembaga Berwenang

Indonesia sebagai negara hukum menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didasarkan pada ketentuan perundangan-undangan.

Contoh lembaga yang berwenang menegakkan hak dan kewajiban warga negara adalah pengadilan dan Mahkamah Agung.

4. Penguatan Kesadaran Masyarakat

Upaya pemerintah tak akan berhasil apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Jadi, masyarakat juga harus mendapat pemahaman terkait hal tersebut sebagai salah satu cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.