Sonora.ID - Cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah lewat lembaga penegak hukum.

Meski telah diatur dalam Undang-Undang, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih banyak terjadi hingga saat ini.

Keduanya merupakan hal yang saling berkaitan, di mana penegakan hak warga negara harus dilaksanakan guna menghindari pengingkaran kewajiban.

Dilansir dari buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII, warga negara yang melanggar hak dapat disebabkan karena ia belum mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, warga negara tersebut menuntut haknya melalui ragam cara, yang mungkin tanpa disadari telah melanggar hak warga negara lain.

Baca Juga: 20 Contoh Norma Hukum di Sekolah, Masyarakat, dan Lingkungan Keluarga

Lantas, bagaimana cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Berikut empat hal yang dapat dilakukan.

1. Penegakan Supremasi Hukum

Penegakan supremasi hukum diwujudkan dengan memproses kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara hukum.

Tanpa adanya penegakan supremasi hukum, negara dapat beralih menjadi sistem tirani yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap warga negara.

Jadi, ketika ada pelanggaran dan pengikaran, maka harus segera diselesaikan melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian.

Penegakan supremasi hukum ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum, di antaranya Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga peradilan.

2. Peningkatan Kinerja Penegak Hukum

Kinerja penegak hukum amat krusial dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.

Ketika kinerja penegak hukum menikat, maka kecurangan dan keberpihakkan dalam penanganan kasus dapat dicegah.

Baca Juga: Berikut Ini adalah Daftar Lengkap Batas-Batas Wilayah Asia Tenggara

3. Pengoptimalan Peran Lembaga Berwenang

Indonesia sebagai negara hukum menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan didasarkan pada ketentuan perundangan-undangan.

Contoh lembaga yang berwenang menegakkan hak dan kewajiban warga negara adalah pengadilan dan Mahkamah Agung.

4. Penguatan Kesadaran Masyarakat

Upaya pemerintah tak akan berhasil apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Jadi, masyarakat juga harus mendapat pemahaman terkait hal tersebut sebagai salah satu cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.