Sonora.ID - Apa latar belakang pembentukan panitia sembilan dalam proses perumusan dasar negara Indonesia? Berikut ulasan materi Sejarahnya.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilalui dengan beberapa kali pertemuan oleh para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Jepang dengan beranggotakan 63 orang.

Pada 29 Mei-1 Juni 1945, diadakan rapat anggota BPUPKI untuk membahas dasar negara.

Pada sidang pertama ini, ada beberapa tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara.

Karena belum mencapai mufakat, di akhir sidang pertama dibentuk panitia yang disebut Panitia Sembilan.

Baca Juga: Daftar Anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Latar Belakang Pembentukan Panitia Sembilan

Pada akhir sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 22 Juni 1945, dibentuknya sebuah panitia yang bertugas untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.

Panitia terdiri dari sembilan orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia ini disebut dengan Panitia Sembilan.

Panitia sembilan dibentuk dengan tujuan menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi dari anggota BPUPKI.

Panitia sembilan dibentuk karena kebutuhan untuk mencari modus antara golongan islam dan golongan nasionalis mengenai soal agama dan negara.

Panitia ini yang kemudian berhasil mencapai modus untuk mencapai kesepakatan soal rancangan pembukaan hukum dasar.

Adapun panitia ini terdiri dari:

1. Ketua: Ir Soekarno
2. Wakil Ketua: Drs. Mohammad Hatta
3. Anggota: K.H. A Wahid Hasyim
4. Anggota: Kahar Muzakar
5. Anggota: Mr. A. A. Maramis
6. Anggota: Abikusno Tjokrosuyoso
7. Anggota: Mr. Achmad Soebarjo
8. Anggota: H. Agus Salim
9. Anggota: Mr. Moh. Yamin

Panitia sembilan kemudian menghasilkan sebuah rumusan tentang tujuan negara Indonesia merdeka.

Rumusan ini disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Adapun isi rumusan Piagam Jakarta yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan yang diambil dari piagam Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima dan menyetujui laporan perancang UUD.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang diambil dari hasil kerja BPUPKI antara lain rancangan pembukaan dan rancangan batang tubuh UUD, ditetapkan menjadi UUD 1945.

Demikian ulasan tentang latar belakang pembentukan panitia sembilan dalam sejarah. Semoga bermanfaat.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News