Makassar, Sonora.ID - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin akhirnya mengakui kondisi keuangan Pemprov Sulsel saat ini sedang tidak stabil.

Selain mengalami defisit Rp1,5 triliun, Salehuddin yang akrab disapa Boby ini juga membenarkan terkait potensi utang Pemprov Sulsel yang mencapai Rp1,6 triliun.

Sebelumnya pada September lalu, Boby sempat membantah isu adanya utang Pemprov Sulsel sebesar Rp1,2 triliun yang beredar di sejumlah media.

Melalui keterangan resminya kala itu, Boby mengungkapkan bahwa utang Pemprov Sulsel di akhir masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman hanya sebesar Rp54 miliar.

Namun belakangan, fakta terkait utang tersebut kembali mencuat setelah Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengungkapnya di media.

Bahtiar bahkan mengatakan, Pemprov Sulsel di ambang kebangkrutan akibat perencanaan anggaran yang buruk pada masa pemerintahan sebelumnya.

Boby pun membenarkan terkait utang Pemprov Sulsel, seperti yang disampaikan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, saat rapat paripurna bersama DPRD Sulsel, beberapa waktu lalu.

"Terkait utang Pemprov Sulsel yang disampaikan Pak Pj Gubernur, benar adanya," ungkap Boby, Jumat, 13 Oktober 2023.

Secara blak-blakan, Boby menjelaskan terkait pernyataan bangkrut, fiktif, dan defisit yang disampaikan Pj Gubernur.

Pemprov Sulsel disebut bangkrut karena adanya utang dan kewajiban yang apabila tidak segera diselesaikan, beban anggaran akan semakin bertambah di tahun berikutnya.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Puasa Anggaran Hingga Akhir Tahun Demi Bayar Utang

"Pak Pj Gubernur juga mengatakan fiktif. Ini terkait dengan potensi pendapatan yang tidak akan mungkin tercapai. Dalam artian, seharusnya target pendapatan itu dibuat dengan proyeksi yang ril bisa dicapai dan didasarkan pada capaian realisasi tahun anggaran sebelumnya," jelasnya.

Adapun terkait defisit, kata Boby, terkait belanja yang lebih besar dibanding pendapatan yang akan dicapai.

Apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi dari perubahan APBD ini, maka Pemprov akan mengalami potensi lebih besar belanja yang akan dilaksanakan dan dicairkan.

"Hal- hal di atas telah dilakukan langkah antisipasi oleh Pj Gubernur di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini. Namun hal tersebut belum bisa dimaksimalkan karena adanya keterbatasan ruang pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini," jelasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, belum lama ini menuturkan, dirinya telah memerintahkan seluruh OPD Pemprov Sulsel melakukan penghematan hingga akhir tahun demi membayar utang-utang yang menumpuk.

Menurut Bahtiar, kondisi keuangan Pemprov Sulsel yang sangat memprihatikan itu menjadi alasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10,4 triliun kembali direvisi.

"Kemarin itu saya diundang ke DPRD Sulsel. Saya tentu harus mengajukan rencana APBD 2024. Nah, saya sebagai Penjabat Gubernur dalam melakukan perencanaan 2024 berangkat dari keadaan hari ini," ucap Bahtiar.

Pj Gubernur berkomitmen menyelesaikan utang dan kewajiban di APBD Pokok 2024. Khususnya terkait dana bagi hasil bagi kabupaten kota yang memang sudah menjadi kewajiban Pemprov untuk menyalurkannya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Ditlantas Polda Sumsel Raih Penghargaan Pelaksana E-Arsip BPKB Terbaik Zona B