Pada 1996, PDI memiliki konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno.

Ganjar berada di kubu Megawati meski ayahnya polisi dan kakaknya hakim yang pada Orde Baru seluruh pejabat publik dilarang berpolitik. Saat itu, mereka harus mendukung Golkar sepenuhnya.

Namun, Ganjar memilih berkarier politik di PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Pada 2004, Ganjar Pranowo tak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Namun, ia menerima tugas sebagai pengganti antarwaktu (PAW) rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, Jakob Tobing.

Saat itu, Jakob ditugaskan Megawati menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

Ketika menjadi anggota DPR periode 2004-2009, ia ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Pada periode kedua sebagai anggota DPR, ia ditempatkan di Komisi II yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, dan pertahanan.

Ia mulai dikenal publik saat menjadi anggota panitia khusus Hak Angket Bank Century sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR-RI.

Pada 2009, ia melanjutkan studi pascasarjana di FISIP UI. Namun, terpaksa cuti karena kesibukan sebagai anggota DPR. Meski jadwalnya padat, ia mampu menyelesaikan studinya pada 2013.

Baca Juga: Biografi Bung Tomo: Riwayat Keluarga, Perjuangan hingga Akhir Hayatnya

Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah dalam Pilgub Jateng 2013.

Ia menggandeng Heru Sudjatmoko yang diusung PDIP. Ia dan Heru dikenal dengan jargon “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” yang berarti tidak korupsi tidak membohongi.

Keduanya memenangkan Pilgub Jateng 2013 dengan perolehan suara mencapai 48,82%.

Ia kembali maju sebagai Gubernur Jateng periode 2018-2023 dengan menggandeng Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP.

Keduanya meraih kemenangan dengan perolehan suara 58,78%.

Selama masa kepemimpinannya, Ganjar pernah menyita perhatian publik saat memarahi petugas Dishub yang melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang pada 2014.

Ia melihat langsung beberapa kernet memberikan uang mulai dari Rp10-Rp20 ribu atau di bawah denda resmi tertinggi Rp60 ribu kepada petugas. Karena praktik pungutan liar di Subah tersebut, ia menutup Jembatan Timbang.

Selama menjadi Gubernur, ia juga memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Sebagai kepala daerah, Ganjar tentu menerima banyak kritikan, seperti kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang.

Ia dianggap kurang komunikatif dalam menangani kasus tersebut. 

Dalam sengketa tersebut, warga Pegunungan Kendeng menolak pendirian pabrik Semen Gresik yang akan didirikan di Pegunungan Kendeng. Sejak 2015, warga telah menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa.

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga untuk membatalkan izin pabrik semen dan mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali terhadap SK Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan PT Semen Gresik.

Pada 9 November 2016, Ganjar mengeluarkan adendum atau SK baru. Adendum tersebut sempat dibatalkan Ganjar pada 17 Januari 2017, tetapi diterbitkan kembali pada 23 Februari 2017.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.