Sonora.ID - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), M. Tio Aliansyah, merasa miris atas kasus anggota Bawaslu Medan yang terjaring OTT oleh Polda Sumut. Hal itu disampaikan Tio dalam talkshow DKPP bersama Radio Sonora edisi keempat, Kamis (23/11/2023).

DKPP sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemilu bertindak hati-hati dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Tio mengaku belum dapat berkomentar banyak soal anggota Bawaslu Medan berinisial AH yang terseret kasus pemerasan caleg DPRD Kota Medan.

Pihaknya akan menunggu laporan pengaduan yang disampaikan secara resmi ke DKPP untuk proses verifikasi sampai sidang pemeriksaan.

"Kita sangat hati-hati dalam menyampaikan beberapa hal ke publik terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajiban DKPP," kata Tio.

"Pasifnya kita itu menunggu, menerima, ataupun mendapatkan pengaduan yang disampaikan secara resmi ke DKPP sehingga di situ nanti kita akan melakukan tahapan verifikasi. Kalau memenuhi syarat, kita akan melakukan sidang pemeriksaan," lanjutnya.

Namun, ia berharap Bawaslu cepat mengambil sikap terhadap anggotanya yang terjaring OTT Polda Sumut mengingat tahapan penyelenggaraan pemilu telah memasuki masa krusial.

"Tahapan kita ini sudah tahapan krusial, tanggal 28 (November) kita sudah mulai kampanye. Jangan sampai ini belum terselesaikan dengan baik dan cepat," ungkapnya.

Baca Juga: Jaga Pemilu 2024 Berintegritas, DKPP Buka Call Center Pengaduan Pelanggaran KEPP

Sebelum kasus anggota Bawaslu Medan terjaring OTT terungkap, Provinsi Sumatera Utara telah menjadi wilayah dengan jumlah aduan dugaan pelanggaran KEPP terbanyak.

Data DKPP sejak Januari-November 2023 mencatat 49 pengaduan dugaan pelanggaran KEPP di sekitar daerah Sumatra Utara.

"Sejak Januari sampai dengan November tahun 2023 ya, DKPP itu menerima pengaduan dari Sumatra Utara itu paling tinggi, saya tidak menyebutkan kabupaten ya, tapi provinsi Sumatra Utara itu paling tinggi," ungkap Tio.

Dari banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran KEPP, DKPP berencana membentuk perwakilan di daerah yang tingkat kerawanan dugaan pelanggaran KEPP-nya sangat tinggi.

"Dalam beberapa kesempatan, kita mewacanakan untuk adanya perwakilan DKPP di Sumatra Utara kemudian di Papua mengingat memang banyak sekali laporan yang masuk," jelasnya.

Baca Juga: Peran Penting DKPP dalam Demokrasi dan Pelaksanaan Pemilu 2024

Selain rencana pembentukan perwakilan DKPP daerah, pihaknya juga telah memberikan pendidikan etik bagi penyelenggara negara, baik KPU dan Bawaslu, untuk melaksanakan pemilu yang bersih dan damai. Namun, Tio mengakui sosialisasi dan pendidikan etik itu diberikan kepada anggota KPU dan Bawaslu periode yang lalu.

"Tapi memang kita lakukan sosialisasi dan pendidikan etik itu pada periodesasi Bawaslu dan KPU-nya yang kemarin," jelasnya.

Beberapa jajaran KPU dan Bawaslu Sumatra Utara 2023 baru saja terpilih sehingga belum mendapat pendidikan etik.

Meski belum mendapat sosialisasi, Tio berharap komposisi KPU dan Bawaslu yang baru terpilih dapat menerapkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Etik dan Perilaku bagi Jajaran Pemilu.

"Harapan kita dengan komposisi KPU dan Bawaslu di Sumatra Utara yang baru terpilih ini juga bisa melakukan kegiatan pendidikan etik," ujarnya.

Untuk menjaga kredibilitas para penyelenggara pemilu, DKPP akan menempatkan Kota Medan sebagai tuan rumah rapat koordinasi wilayah bagi jajaran penyelenggara pemilu dan tim pemeriksa daerah yang melibatkan 8 provinsi di Sumatra.

"Jadi mulai dari Aceh sampai dengan Bengku sampai dengan Babel itu kita lakukan rapat koordinasi wilayah di Sumatra Utara tempatnya di Kota Medan," ujarnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.