Banjarmasin, Sonora.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemerintah Kabupaten/kota, diminta lebih meningkatkan lagi upaya percepatan penurunan kasus stunting.

Menyusul keluarnya hasil evaluasi sementara yang menyebut adanya kenaikan prevalensi kasus gagal tunbuh pada anak itu sebesar 0,1 persen, dari 24,6 persen di 2022 menjadi 24,7 persen di 2023.

Permintaan itu disampaikan kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr Hasto Wardoyo, saat didapuk sebagai keynote speaker dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program "Bangga Kencana" 2024 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (18/04) sore.

Hasto mengajak semua para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta para mitra strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi sekaligus penguatan komitmen dalam menangani kasus stunting.

Diingatkan Hasto, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024, sehingga seluruh pemegang kebijakan harus berkolaborasi memenuhi target tersebut termasuk kementerian/lembaga pemerintah, BKKBN, pemerintah daerah, dan seluruh sektor terkait.

Target ini menjadi PR bersama, baik pemerintah daerah, BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, dan seluruh sektor terkait.

“Berdasarkan data SSGI pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 30 persen, kemudian turun menjadi 24,6 persen pada 2022, sehingga perlu upaya keras untuk menurunkan hingga 14 persen pada 2024,” ucap Hasto.

Baca Juga: Ambil Jalur Independen, Lutfi Pastikan Maju Pilwali Banjarmasin 2024

Ia menilai, Rakerda Program "Bangga Kencana" dianggap penting bagi masa depan anak bangsa, terlebih Indonesia memasuki fase puncak bonus demografi pada 2035-2045.

“Kita harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk menangangi kasus stunting,” sambung Hasto.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar saat membacakan sambutan gubernur Kalsel saat pembukaan Rakerda Program "Bangga Kencana" mengatakan bahwa angka stunting di Kalsel masih harus ditekan untuk mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan data SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Kalsel sebesar 30, kemudian turun menjadi 24,6 persen pada tahun 2022.

“Berarti dikejar hingga 10,6 persen untuk mewujudkan target 14 persen di tahun 2024,” ucapnya.

Roy menggaris bawahi masih adanya daerah yang mencatatkan kasus stunting yang masih tinggi, sehingga diperlukan solusi kongkrit untuk menanganinya.

“Yang saya ingat Barito Kuala, tapi Alhamdulillah sudah turun di tahun 2023,” sebutnya.

Oleh karenanya, melalui Rakerda ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja dan merumuskan strategi dan kebijakan dalam mempercepat penurunan angka stunting.

“Mau tidak mau harus kita tingkatkan lagi sibnergitas dan kolaborasi dalam mengatasi persoalan stunting,” pungkasnya.

Baca Juga: Wow! Perputaran Uang Pasar Wadai Ramadan Banjarmasin Tembus Rp11,2 M