E. PNS

Jawaban D.

Baca Juga: 50 Contoh Soal Tes Rekrutmen BUMN 2024, Beserta Kunci Jawabannya

15. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah

A. Pasal 167.

B. Pasal 168.

C. Pasal 169

D. Pasal 170

E. Pasal 230

Jawaban A 

16. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.

A. 10 Bulan

B. 20 Bulan

C. 15 Bulan

D. 5 Bulan

E. 7 Bulan

Jawaban B.

17. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.

A. 15 Bulan

B. 16 Bulan

C. 17 Bulan

D.18 Bulan

E. 20 Bulan

Jawaban D

18. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara

c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

19. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....

a. Peraturan KPU

b. Keputusan KPU

c. Undang-Undang

d. Semuanya benar

e. Perpres

Jawaban: C

20. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B

Baca Juga: 40 Contoh Soal Deret Angka BUMN TKD 2024 dengan Jawaban

21. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

22. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Langsung oleh rakyat

d. Penetapan Presiden

e. Demokratis

Jawaban: E

23. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

d. Adanya kebebasan untuk memilih

e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

24. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye

b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

25. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Jawaban A.

Baca Juga: 40 Contoh Soal Tes CAT PPK Pilkada 2024, Lengkap Beserta Jawabannya