Sonora.ID - Berikut ini contoh soal tes Computer Assisted Test (CAT) untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lengkap beserta jawabannya.

Ujian ini bertujuan untuk menyeleksi PPS yang memiliki kemampuan integritas dan keterbukaan untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang berkualitas.

Contoh soal di bawah ini bisa menjadi referensi pembelajaran supaya lolos.

Berikut ini Sonora.ID merangkum dari beberapa sumber soal tes CAT untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024:

1. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye

a. KPK

b. BPK

c. BPKP

d. PPATK

e. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

2. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak

b. Proporsional terbuka

c. First past the post

d. Suara terbanyak

e. Proporsional

Jawaban: A

3. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

a. DPRD

b. Rapat Pleno

c. KPU Pusat

d. Gubernur

e. Walikota

Jawaban: B

4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

a. Pasal 9 ayat (1)

b. Pasal 9 ayat (2)

c. Pasal 10 ayat (1)

d. Pasal 10 ayat (2)

e. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

5. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

a. Prinsip-prinsip check and balances

b. Sistem proporsional terbuka

c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)

d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak

e. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban: E

Baca Juga: 50 Soal Ujian Sekolah US Agama Islam (PAI) Kelas 9 dan Kunci Jawaban

6. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak

b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru

c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP

d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota

e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

7. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

8. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh...

a. UU No. 22 Tahun 2007

b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005

c. PP 6 Tahun 2005

d. UU No. 32 Tahun 2004

e. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

9. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

a. KPPS

b. PPS

c. PPK

d. KPU Kabupaten

e. KPU Prov

Jawaban: D

10. DP4 digunakan untuk....

a. Bahan Coklit PPDP

b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih

c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih

d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih

e. Benar semua

Jawaban: B

11. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.

a. Tanda gambar partai politik.

b. Nomor urut partai politik.

c. Foto calon anggota DPR atau DPRD.

d. Nama calon anggota DPR atau DPRD.

e. Foto-foto pribadi

Jawaban C

12. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

a. 1998

b. 1999

c. 2000

d. 2002

e. 2022

Jawaban B

13. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

a. Profesional

b. Independen

c. Mandiri

d. Akuntabel

e. Kredibel

Jawaban B

14. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali

A Pengawas TPS

B. Peserta Pemilu

C. Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Tni/Polri

E. PNS

Jawaban D.

Baca Juga: 50 Contoh Soal Tes Rekrutmen BUMN 2024, Beserta Kunci Jawabannya

15. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah

A. Pasal 167.

B. Pasal 168.

C. Pasal 169

D. Pasal 170

E. Pasal 230

Jawaban A 

16. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.

A. 10 Bulan

B. 20 Bulan

C. 15 Bulan

D. 5 Bulan

E. 7 Bulan

Jawaban B.

17. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.

A. 15 Bulan

B. 16 Bulan

C. 17 Bulan

D.18 Bulan

E. 20 Bulan

Jawaban D

18. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni

a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara

c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara

e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

19. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....

a. Peraturan KPU

b. Keputusan KPU

c. Undang-Undang

d. Semuanya benar

e. Perpres

Jawaban: C

20. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B

Baca Juga: 40 Contoh Soal Deret Angka BUMN TKD 2024 dengan Jawaban

21. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban: E

22. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Langsung oleh rakyat

d. Penetapan Presiden

e. Demokratis

Jawaban: E

23. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

d. Adanya kebebasan untuk memilih

e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban: E

24. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye

b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban: B

25. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Jawaban A.

Baca Juga: 40 Contoh Soal Tes CAT PPK Pilkada 2024, Lengkap Beserta Jawabannya