Sonora.ID – Berikut ini adalah cara pemadanan NIK-NPWP yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hingga Minggu (30/6/2024).

Melansir Kompas.com, NPWP dengan format 15 digit hanya berlaku sampai Minggu (30/6/2024).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku secara penuh mulai 1 Juli 2024

Sementara, implementasi NPWP format 16 digit baru digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang tersedia saat ini dan akan diterapkan secara penuh pada di masa depan.

Apabila wajib pajak tidak memadankan NIK dan NPWP, nantinya akan mengalami kesulitan saat mengakses layanan perpajakan.

Baca Juga: NIK Warga DKI yang Tidak Sesuai Domisili Mulai di Nonaktifkan Dukcapil

Layanan yang ia maksud, seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN).

Selain itu, wajib pajak juga akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 tentang Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Sistem Administrasi Perpajakan.

Lantas, bagaimana cara memadankan NIK dan NPWP? Simak berikut ini caranya seperti yang dilansir dari laman Menpan.go.ID.

Cara pemadanan NIK-NPWP

Wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri melalui laman pajak.go.id. Adapun langkah pemadanan tersebut adalah:

1. Buka situs pajak.go.id. Klik menu Login di pojok kanan atas, lalu Login
2. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukkan kode keamanan
3. Buka menu Profil, masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik menu Ubah Profil
4. Tekan tombol Logout, kemudian coba kembali Login menggunakan NIK dengan kata sandi yang sama dengan sebelumnya.
5. Apabila berhasil, maka validasi telah selesai dilakukan.

Baca Juga: Bekerja Sama dengan KPP Tanah Abang Tiga, Kompas Gramedia Fasilitasi Layanan Pendampingan Pengisian SPT dan Pemadanan NIK-NPWP Karyawan

Pemadanan data NIK dan NPWP nantinya akan memudahkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan hak dan kewajiban pembayaran pajak hanya memanfaatkan satu nomor identitas melalui NIK. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan banyak nomor identitas.

Pemadanan ini juga sangat penting karena dapat memperkuat integritas dan akurasi data pajak. Selain itu, menghindari kemungkinan salah identitas, dan memastikan setiap orang yang memiliki kewajiban membayar pajak memiliki NPWP yang valid dan terhubung dengan NIK.

Dengan adanya pemadanan NIK dan NPWP, pemerintah lebih efisien dalam mengelola administrasi perpajakan. Pemerintah juga dapat mengurangi potensi adanya duplikasi data.