Sementara itu, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkap Hasto.
Ia mengungkapkan bahwa BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.
Menanggqpi isu viral satu perempuan melahirkan rerata satu anak perempuan agar PTS terjaga, dokter Hasto mengatakan bahwa rata-rata perempuan punyak anak sudah tidak dua kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DI Yogyakarta.
Baca Juga: Menko PMK Ajak Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Cegah Judi Online
Ia menegaskan kata ‘rata-rata’ satu anak perempuan, bukan mewajibkan.
“Di kampung ada perempuan 10. Mestinya besok pada generasi berikutnya minimal juga ada perempuan 10. Tapi rata-rata kan ini. Karena tugas kita menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang,” jelasnya.
Ia juga ungkap ancaman minus growth di beberapa kota dengan TFR di bawah 2,1.
“Yogya rata-rata melahirkannya sudah di bawah 2. Yogya ini sudah 1,9. Makanya hati-hati daerah-daerah tertentu seperti DKI, Bali, DIY bisa mengalami minus growth,” tegas dokter Hasto.
Hal ini menurutnya karena rata-rata pendidikan di DI Yogyakarta tinggi, kemudian rata-rata nikah perempuan di DI Yogyakarta sudah di atas 22 tahun. Namun Ia juga terus mengingatkan agar perempuan juga tidak terlalu tua saat melahirkan.
“Perempuan itu usia suburnya setelah umur 35 sudah decline, turun. Telur perempuan kalau sudah 38 tahun itu sudah tinggal 10%, ya hati-hati,” tambahnya.
Menurut Hasto, beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit.
“Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.
Selain Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dihadiri juga Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir; Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring & Evaluasi, Muttaqien; Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga.