Yogyakarta, Sonora.ID — Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan BKKBN tentang Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan mempertahankan Total Fertility Rate (TFR) di angka 2,1.

Hal itu dikemukakan Menkes ketika bersama Kepala BKKBN, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghadiri High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II, di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Sabtu (06/07).

“Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4% per tahun," urai Meskes.

Di bagian lain sambutannya, Ia mengatakan pertemuan triwulanan ini adalah upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, lembaga dan pihak terkait.

Baca Juga: KBRI Tokyo Fasilitasi Kerja Sama Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

“Di UU Kesehatan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan di mana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan, monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ujar Budi, saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.

Ia mengungkapkan pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antar kementerian dan lembaga di bidang kesehatan.

“Saya merasa sudah tiga kali integrasinya sudah jalan. Jadi, saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,” tambahnya.

Pada acara ini juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang Integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.

“Ketahuan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa diintegrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi. Sehingga teman-teman daerah nggak usah data entry-nya dua kali dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” imbuh Budi lagi.

Sementara itu, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

“Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkap Hasto.

Ia mengungkapkan bahwa BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.

Menanggqpi isu viral satu perempuan melahirkan rerata satu anak perempuan agar PTS terjaga, dokter Hasto mengatakan bahwa rata-rata perempuan punyak anak sudah tidak dua kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DI Yogyakarta.

Baca Juga: Menko PMK Ajak Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Cegah Judi Online

Ia menegaskan kata ‘rata-rata’ satu anak perempuan, bukan mewajibkan.

“Di kampung ada perempuan 10. Mestinya besok pada generasi berikutnya minimal juga ada perempuan 10. Tapi rata-rata kan ini. Karena tugas kita menjaga agar pertumbuhan penduduk seimbang,” jelasnya.

Ia juga ungkap ancaman minus growth di beberapa kota dengan TFR di bawah 2,1.

“Yogya rata-rata melahirkannya sudah di bawah 2. Yogya ini sudah 1,9. Makanya hati-hati daerah-daerah tertentu seperti DKI, Bali, DIY bisa mengalami minus growth,” tegas dokter Hasto.

Hal ini menurutnya karena rata-rata pendidikan di DI Yogyakarta tinggi, kemudian rata-rata nikah perempuan di DI Yogyakarta sudah di atas 22 tahun. Namun Ia juga terus mengingatkan agar perempuan juga tidak terlalu tua saat melahirkan.

“Perempuan itu usia suburnya setelah umur 35 sudah decline, turun. Telur perempuan kalau sudah 38 tahun itu sudah tinggal 10%, ya hati-hati,” tambahnya.

Menurut Hasto, beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit.

“Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.

Selain Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dihadiri juga Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir; Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring & Evaluasi, Muttaqien; Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia; dan para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga.