Pontianak, Sonora.ID - Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian menghadiri Forum Diskusi Implementasi Program Petakan Sisir, Advokasi, dan Regiatrasi (PESIAR) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kota Pontianak dalam rangka mendorong kota Pontianak untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024.

Ani Sofian mengatakan pihaknya tidak keberatan jika ASN di lingkungan Pemkot Pontianak turut membantu program dari BPJS Kesehatan tersebut.

"Kami tidak keberatan untuk membantu PESIAR yang bekerjasama dengan kelurahan, " ujarnya kamis (18/7/2024).

Ani Sofian mengatakan jika saran - saran atau masukan dari OPD terkait dalam forum tersebut dilakukan maka kota Pontianak bisa mewujudkan UHC. Dia juga menyarankan agar masukan - masukan yang diberikan di forum ini terkait kendala di lapangan bisa dibicarakan sampai di tingkat pusat sehingga ada kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Pada kegiatan Forum Diskusi ini dihadiri juga oleh Sekda Kota Pontianak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Disdukcapil Kota Pontianak, dan OPD terkait lainnya, serta agen PESIAR.

Sementara itu Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Pontianak, Daryono menjelaskan pihaknya bersinergi bersama OPD terkait untuk mewujudkan 98 persen penduduk kota Pontianak tercover dalam program JKN tahun 2024.

Melalui forum tersebut diharapkan dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala dan bisa diupayakan secara maksimal oleh OPD dan BPJS Kesehatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

"Harapan kami seluruh masyarakat Pontianak, 98% tercover, "ungkapnya.

Baca Juga: Pemkot Pontianak Harapkan Kerjasama Masyarakat Dalam Pengerjaan Pelebaran Jalan Sultan Hamid II

Daryono mengatakan salah satu upaya BPJS Kesehatan saat ini adalah menjalankan program
PESIAR di tiga Kelurahan yaitu; Kelurahan Banjar Serasan, Akcaya, dan Bangka Belitung Laut.

Daryono mengharapkan dengan adanya edukasi yang dilakukan agen PESIAR dapat mendorong warga kelurahan di 3 lokasi tersebut bisa tercover BPJS Kesehatan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati menerangkan bahwa wewenang dari Dinas Sosial adalah untuk memverifikasi sasaran masyarakat yang mengusulkan lewat perseorangan atau kelurahan untuk bisa ikut dalam program PBI BPJS Keaehatan. Apakah dia layak atau tidak untuk di dalamnya.

"Kami dari Pemkot Pontianak juga sudah menyiapkan anggaran yang cukup banyak untuk PBI sendiri, "ujar Trisnawati.

Menurutnya forum yang diadakan seperti ini harus diadakan secara berkelanjutan.

Karena bisa sebagai bentuk evaluasi terkait dengan pelaksanaan, baik itu dari aspek pelayanan BPJS maupun dalam aspek kewenangan pemerintah dalam memberikan hak masyarakat yang tidak mampu dalam pemberian bantuan pembiayaan kesehatan.

Walaupun lanjutnya, yang dibicarakan bukan hanya soal PBI, tetapi juga terkait dengan permasalahan adanya beberapa masyarakat yang dalam kategori menengah belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Sehingga memang ini jadi PR buat kita semua, bagaimana baik dari BPJS dan dunia usaha untuk memasukkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan di kota Pontianak, "tuturnya.

Baca Juga: Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi Personel Satgas Operasi Patuh Progo 2024 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda DIY