Bagikan :
:quality(50)/photo/2024/08/29/img-20240829-wa0000jpg-20240829085758.jpg)
Elen menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menemukan solusi regulasi yang berkelanjutan, terutama terkait keamanan dan penegakan hukum. Ia juga menyebutkan bahwa pada rapat 4 Juni 2024 dengan Kemenko Polhukam, disepakati bahwa pengaturan illegal drilling sebaiknya dalam bentuk Perpres, mengingat cakupannya yang lintas sektor dan kompleksitas substansinya.
Elen mengusulkan beberapa solusi, termasuk penyusunan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian, dan penanganan illegal drilling, dengan pendekatan yang lebih mengedepankan pembinaan daripada penegakan hukum. Selain itu, ia juga merekomendasikan pengaktifan kembali Tim Satgas Penanganan Kegiatan Ilegal Migas yang melibatkan lintas kementerian atau lembaga.
" Rapat ini kita lakukan untuk mengupayakan bagaimana penyelesaian regulasinya bisa permanen secara berkelanjutan kedepan. Sehingga aspek keamanan, aspek pengaturan regulasi bisa dilakukan," jelas Elen.
Sekjen sekaligus Plt Dirjen Migas, Dadan Kusdiana, mengapresiasi inisiatif dari Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian RI dalam upaya penyelesaian illegal drilling di Sumsel.
Menurutnya, masalah illegal drilling dan illegal mining di sektor ESDM perlu ditangani dengan serius, dan regulasi dalam bentuk Perpres menjadi solusi yang tepat.
"Melalui rapat ini kami ingin dapat memberikan arahan dalam pengelolaan keekonomian yang sering jalan dengan penegakan hukum dengan aspek legalitasnya," tambah Elen.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Menkopolhukam, SKK Migas, Pertamina, Polda Sumsel, dan Bupati Kabupaten Muba.
Penulis Achmad Aulia
:quality(50)/photo/2023/12/08/screenshot-2023-12-08-193913jpg-20231208073922.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/18/ramalan-shio-besok-19-november-2-20241118023501.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/21/img-20241121-wa0038jpg-20241121073502.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/21/terlambat-freepik-drobotdeanjpg-20241121031446.jpg)