Penulis : Rama Pujo

Surakarta, Sonora.ID - Tulus Widayat, Kepala Bapenda Kota Solo, merasa heran dengan protes yang dilayangkan oleh Wedangan D’Jembuk.

Menurutnya, protes tersebut membingungkan karena bisnis lain yang juga mengalami peningkatan pajak tidak melakukan hal serupa.

Wedangan D’Jembuk memprotes kenaikan pajak dari yang sebelumnya hanya 3 juta rupiah, kini menjadi 12 juta rupiah. Tulus menjelaskan bahwa peningkatan pajak seperti itu sudah umum terjadi dan bukan hal baru.

“Dari Rp 16 juta menjadi Rp50 juta, faktanya memang begitu. Jadi sebenarnya sudah banyak yang mengalami hal serupa,” ujarnya, dikutip dari Tribunsolo.com pada Rabu, (3/9/2024).

Baca Juga: Festival Payung 2024, Suguhkan Nuansa Nusantara dan Tradisi

Protes terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari warung makan yang dikenal sebagai tempat makan kelas menengah ke bawah ini menarik perhatian publik.

Warung tersebut dikenakan pajak sebesar 10 persen.

Pemerintah Kota Solo memang sedang gencar melakukan intensifikasi pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan kepatuhan pajak dari berbagai sektor bisnis di Solo.

Tulus menyatakan bahwa peningkatan PBJT untuk Wedangan D’Jembuk merupakan bagian dari upaya intensifikasi pajak demi mencapai target PAD.

“Kami menemukan potensi pajak sebesar Rp12 juta dan telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait,” jelasnya.

Sesuai Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, dengan tarif sebesar 10 persen.

Warung makan atau minum yang memiliki omzet lebih dari Rp 7,5 juta per bulan wajib membayar pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2). Jika omzet kurang dari itu, tidak dikenakan pajak.

Baca Juga: Pilkada Sukoharjo 2024 Diprediksi Akan Muncul Lembar Kosong

Tulus menegaskan, "Wedangan D’Jembuk meskipun bentuknya wedangan, tetap termasuk restoran jika omzetnya lebih dari Rp 7,5 juta per bulan."

Namun, hingga saat ini, pajak tersebut belum dipungut karena pihak Bapenda masih melakukan survei untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

“Belum dilakukan pemungutan, kami masih mencari titik temu terkait jumlah yang harus dibayar,” tutupnya.