2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);

3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5) Bersedia bekerja penuh waktu;

6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Jadwal dan tahapan pembentukan pengawas TPS

• Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS: 9-11 September 2024
• Pengumuman Pendaftaran PTPS: 12-28 September 2024
• Pendaftaran dan Penerimaan Berkas (G1): 12-28 September 2024
• Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran: 12-28 September 2024
• Pengumuman Perpanjangan: 29 September-1 Oktober 2024
• Penerimaan Berkas di Masa Perpanjangan (G2): 1-10 Oktober 2024
• Penelitian Berkas di Masa Perpanjangan: 1-10 Oktober 2024
• Pengumuman Lulus Administrasi: 11 Oktober 2024
• Tanggapan/Masukan Masyarakat: 12 Oktober-2 November 2024
• Tes Wawancara: 12-22 Oktober 2024
• Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih: 23-25 Oktober 2024
• Penggantian Calon Terpilih (Jika Ada): 23 Oktober-2 November 2024
• Pelantikan Pengawas TPS: Tanggal 3-4 November 2024
• Perpanjangan Rekrutmen Khusus TPS yang Belum Terisi: 5-20 November 2024.

Baca Juga: Segini Gaji atau Honor Petugas Pengawas TPS Pemilu 2024, Beserta Tugasnya

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas TPS

Pengawas TPS tidak hanya bekerja pada hari pemungutan suara. Namun, mereka bekerja sejak tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan, serta pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah Tugas dari Pengawas TPS:

• Persiapan Pemungutan Suara
• Pelaksanaan Pemungutan Suara
• Persiapan Penghitungan Suara
• Pelaksanaan Penghitungan Suara
• Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS

Setelah mengetahui Tugas PTPS, penting untuk mengetahui kewenangan dari Pengawas TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut wewenang Pengawas TPS:

• Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
• Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengawas TPS berkewajiban untuk:

• Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
• Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Gaji Pengawas TPS

Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas TPS akan mendapatkan gaji.

Besaran gaji PTPS pada Pilkada 2024 diatur Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Berikut rinciannya:

• Gaji Panwaslu Desa: Rp 1,1 juta per bulan
• Gaji Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS): Rp 800 ribu

Berdasarkan edaran Kemenkeu tersebut, berikut besaran santunan kecelakaan kerja Badan Ad Hoc saat Pilkada 2024:

• Meninggal: Rp 36.000.000/orang
• Cacat permanen: Rp 30.800.000/orang
• Luka berat: Rp 16.500.000/orang
• Luka sedang: Rp 8.250.000/orang
• Bantuan biaya pemakaman: Rp 10.000.000/orang.