Ia menjelaskanuntuk pilkada serentak kali ini ada 415 Kabupaten dalampemilihan Bupati/Wakil Bupati, 93 Kota dalam pemilihanWalikota dan Wakil Walikota dan 37 Provinsi dalam pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur yang tersebar 38 Provinsi di Indonesia, mengapa hanya 37 provinsi karena Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur ditunjuk dan dipilih langsung oleh Sultan.”tuturnya.

Ia menambahkan lembaga penyelenggaraan pemilu itu ada 3 unsur yakni KPU, Bawaslu dan DKPP yang memiliki satukesatuan fungsi penyelenggaran baik itu pemilu maupunpilkada.

Baca Juga: KPU Sulut Tetapkan Jumlah DPT 1.950.884 Dalam Rapat Pleno Terbuka

DKPP bertugas wajib menegakkan etika dalamkehidupan berbangsa dan bernegara dengan semua jajaranpenyelenggaraan pemilu.

Ia mengutip prof Jimly sebagai ahlihukum tata negara etik itu ibarat lautan yang menghantarkannorma-norma hukum sampai ke daratan.

Jadi menegakkanhukum itu harus berlandaskan etika.

Begitu juga dalammenjalankan profesi sebagai penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu harus menjalankan berlandaskan etika, harusmenegakkan profesionalitas dan integritas.

Ia juga menerangkanbahwa DKPP bersifat pasif artinya tidak bisa melakukaninvestigasi, tidak bisa melakukan pemeriksaan berdasarkanlaporan WA, Media Online, maupun informasi ditengahmasyarakat, DKPP hanya bisa menerima laporan dugaanpelanggaran etik dari KPU dan Bawaslu secara resmi ke DKPPdan bertugas menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan dan memanggil para pihak yakni para peserta pemilu, peserta pilkada, tim kampanye, jajaran Gakkum, Bawaslu dan KPU.”tuturnya.

Tio menjelaskan bahwa penegakkan etika penyelenggaranpemilu sampai dengan bulan September 2024 DKPP sudahmenerima sebanyak 514 laporan di seluruh penjuru tanah air.

Untuk itu DKPP berharap untuk semua para Lantip yang hadirhari ini ketika melihat, mendengar dan menyaksikan ataumemiliki saksi dan bukti yang berat ketika lembagapenyelenggaraan pemilu dan jajarannya memihak, bertindaktidak profesional dan tidak berintegritas dalam menjalankantugas silahkan melapor ke DKPP.

Tio juga menambahkan untukmemudahkan laporan ada beberapa cara diantaranya bisamelalui pos, email, bahkan melalui aplikasi si “etik” kemudianuntuk mendapatkan informasi bisa menghubungi call center 1500101.

Turut hadir Anggota DKPP RI, Ketua KPU Sulut, KetuaBawaslu Sulut, Kepolisian Daerah Sulut, Ketua Lantip Sulutbeserta jajaran dan ratusan Lantip yang antusias mengikutikegiatan tersebut.

Baca Juga: KPU Solo Tetapkan Jadwal Kampanye, Pilkada Solo 2024 Siap Dimulai

Penulis: Steve Rawis