Manado – Sonora.ID  Komisi Pemilihan Umum hari inimenggelar kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024 bersama LansiaAktif Peduli Indonesia (Lantip) yang berlokasi di Roger’s Hotel, Manado. Kamis (03/10/24).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Kenly Poluandalam sambutannya di hadapan ratusan Lantip yang hadirmengatakan bahwa indikator pemilihan adalah semua wargamemilih berdasarkan visi-misi dan rekam jejak dari pasangancalon dan Kenly berharap bantuan dan dukungan dari LantipSulawesi Utara agar proses ini harus diperkuat denganpenguatan pemilih yang rasional di Sulawesi Utara.

Lebih lanjut Kenly Poluan menjelaskan dalam hal pengelolaanlogistik terkait formulir surat suara pencalonan yang rencananyapercetakan surat suara akan di mulai tanggal 07 Oktober 2024yang dalam proses pengadaannya secara e-katalog dikelola olehKPU RI bekerjasama dengan LKPP, kemudian percetakan suratsuara akan dilaksanakan di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnyaproses pengaadaan ini dikelola dan diawali dengan kontrakpayung antara KPU RI dan LKPP.

Berdasarkan kontrak tersebutKPU Provinsi dan Kabupaten /Kota itu melakukan denganproses pengadaan elektronik tidak seperti pilkada-pilkadasebelumnya yang masih menggunakan proses pengadaanmanual,”tuturnya.

Baca Juga: KPU Pontianak Gelar Sosialisasi DPTb Jelang Pilkada Mendatang

Kenly Poluan menambahkan berdasarkan hasil rekapitulasidaftar pemilih tetap untuk lansia berjumlah 42.606 pemilihlansia atau 2,2%.

Kalau dilihat dari presentase itu kecil namunKenly menerangkan bahwa lansia ini memiliki keluarga yang besar yakni anak dan cucu-cucu bahkan para lansia ini sebagianbesar adalah tokoh, mantan pejabat birokrasi, TNI-Polri, maupun politisi, sehingga dari segi komunikasi memilikiimplikasi yang besar terhadap pemilih yang rasional.”tambahnya.

Sementara itu di lokasi yang sama Ketua Lansia Aktif PeduliIndonesia (Lantip) Dra Roosje Kalangi MSi dalam sambutannyamengatakan bahwa Lantip Sulawesi Utara baru saja dibentukpada tanggal 02 September 2024 dan diteguhkan dan dilantikoleh Ketua Umum Lantip Indonesia KomjenPol PurnawirawanIto Sumardi.

Dra Roosje Kalangi menyampaikan terima kasihkepada penyelenggara pemilu secara khusus KPU Sulut yang memberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasipelaksanaan pilkada serentak 2024 dan berperan sebagai agenuntuk meneruskan kepada anak – cucu yang sudah wajibmemilih.”ungkapnya.

Selanjutnya Anggota Dewan Kehormatan PenyelenggaraanPemilu Republik Indonesia Muhammad Tio Aliansyahmenyampaikan bahwa pilkada serentak ini merupakan yang sesungguhnya karena potensi konfliknya lebih kerasa daripadapelaksanaan pilpres maupun plieg yang lalu.

Ia menjelaskanuntuk pilkada serentak kali ini ada 415 Kabupaten dalampemilihan Bupati/Wakil Bupati, 93 Kota dalam pemilihanWalikota dan Wakil Walikota dan 37 Provinsi dalam pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur yang tersebar 38 Provinsi di Indonesia, mengapa hanya 37 provinsi karena Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur ditunjuk dan dipilih langsung oleh Sultan.”tuturnya.

Ia menambahkan lembaga penyelenggaraan pemilu itu ada 3 unsur yakni KPU, Bawaslu dan DKPP yang memiliki satukesatuan fungsi penyelenggaran baik itu pemilu maupunpilkada.

Baca Juga: KPU Sulut Tetapkan Jumlah DPT 1.950.884 Dalam Rapat Pleno Terbuka

DKPP bertugas wajib menegakkan etika dalamkehidupan berbangsa dan bernegara dengan semua jajaranpenyelenggaraan pemilu.

Ia mengutip prof Jimly sebagai ahlihukum tata negara etik itu ibarat lautan yang menghantarkannorma-norma hukum sampai ke daratan.

Jadi menegakkanhukum itu harus berlandaskan etika.

Begitu juga dalammenjalankan profesi sebagai penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu harus menjalankan berlandaskan etika, harusmenegakkan profesionalitas dan integritas.

Ia juga menerangkanbahwa DKPP bersifat pasif artinya tidak bisa melakukaninvestigasi, tidak bisa melakukan pemeriksaan berdasarkanlaporan WA, Media Online, maupun informasi ditengahmasyarakat, DKPP hanya bisa menerima laporan dugaanpelanggaran etik dari KPU dan Bawaslu secara resmi ke DKPPdan bertugas menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan dan memanggil para pihak yakni para peserta pemilu, peserta pilkada, tim kampanye, jajaran Gakkum, Bawaslu dan KPU.”tuturnya.

Tio menjelaskan bahwa penegakkan etika penyelenggaranpemilu sampai dengan bulan September 2024 DKPP sudahmenerima sebanyak 514 laporan di seluruh penjuru tanah air.

Untuk itu DKPP berharap untuk semua para Lantip yang hadirhari ini ketika melihat, mendengar dan menyaksikan ataumemiliki saksi dan bukti yang berat ketika lembagapenyelenggaraan pemilu dan jajarannya memihak, bertindaktidak profesional dan tidak berintegritas dalam menjalankantugas silahkan melapor ke DKPP.

Tio juga menambahkan untukmemudahkan laporan ada beberapa cara diantaranya bisamelalui pos, email, bahkan melalui aplikasi si “etik” kemudianuntuk mendapatkan informasi bisa menghubungi call center 1500101.

Turut hadir Anggota DKPP RI, Ketua KPU Sulut, KetuaBawaslu Sulut, Kepolisian Daerah Sulut, Ketua Lantip Sulutbeserta jajaran dan ratusan Lantip yang antusias mengikutikegiatan tersebut.

Baca Juga: KPU Solo Tetapkan Jadwal Kampanye, Pilkada Solo 2024 Siap Dimulai

Penulis: Steve Rawis