Ia juga menyoroti pentingnya pensasaran calon pengantin (catin) melalui pendampingan Tim Pendamping Keluarga
"Pensasaran calon pengantin terus digalakkan agar setiap catin yang mendaftar, baik di KUA maupun di luar KUA, dapat mendapatkan pendampingan yang memadai. Hal ini penting untuk mencegah risiko stunting pada anak yang akan dilahirkan," jelasnya.
Kepala BPKP Ayi Riyanto menekankan bahwa akar permasalahan implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten HSU mencakup validitas data, sinergitas dan konvergensi program, serta kolaborasi yang belum optimal.
"Validitas data sangat penting, karena tanpa data yang akurat, intervensi kita tidak akan tepat sasaran. Sinergi dan konvergensi antarprogram juga harus diperkuat, termasuk kolaborasi implementasi program agar hasil yang diharapkan bisa tercapai," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp49,70 miliar yang dialokasikan untuk 22 OPD, Dinas Kesehatan menerima porsi terbesar sebesar 86,08%. Namun, ia menyoroti risiko ketidakefektifan anggaran yang mencapai 86,01% jika program tidak dilaksanakan dengan baik.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki cara kerja tim dan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
"Komitmen, keterlibatan, dan kolaborasi harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dengan kepercayaan diri dan perbaikan sistem kerja, kita pasti mampu mencapai target penurunan stunting," tutup Ayi.
Dengan perbaikan sistem dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, memperbaiki kesehatan generasi penerus, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News