Hulu Sungai Utara, Sonora.ID – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Optimalisasi Intervensi Penurunan Stunting Tepat Sasaran" yang dilaksanakan di Gedung Idcham Chalid, Hulu Sungai Utara.

Acara ini dihadiri oleh Pjs. Bupati HSU, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten HsU.

Diskusi ini menjadi upaya bersama dalam memperkuat langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di kabupaten tersebut.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah dalam pernyataannya menekankan pentingnya pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) dalam intervensi yang tepat sasaran.

"Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) merupakan alat penting yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana intervensi dan penyaluran bantuan. Dengan memanfaatkan data yang akurat, kita dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menurunkan risiko stunting secara efektif," ungkap Farah.

Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat 7.011 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan kecamatan Babirik menjadi wilayah dengan angka tertinggi mencapai 34,53%.

Baca Juga: Otak Pintar, Terobosan Baru Disbunak Kalsel Kembangkan Ternak Itik

Tantangan lainnya adalah 2.465 keluarga tidak memiliki akses air minum layak, dan 2.842 keluarga memiliki sanitasi yang tidak memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Farah juga menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting bergantung pada pencegahan stunting baru.

"Percepatan penurunan stunting tidak bisa dilepaskan dari upaya pencegahan stunting baru. Semakin sedikit kasus stunting baru yang muncul, semakin cepat kita bisa mencapai target penurunan stunting," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pensasaran calon pengantin (catin) melalui pendampingan Tim Pendamping Keluarga

"Pensasaran calon pengantin terus digalakkan agar setiap catin yang mendaftar, baik di KUA maupun di luar KUA, dapat mendapatkan pendampingan yang memadai. Hal ini penting untuk mencegah risiko stunting pada anak yang akan dilahirkan," jelasnya.

Kepala BPKP Ayi Riyanto menekankan bahwa akar permasalahan implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten HSU mencakup validitas data, sinergitas dan konvergensi program, serta kolaborasi yang belum optimal.

"Validitas data sangat penting, karena tanpa data yang akurat, intervensi kita tidak akan tepat sasaran. Sinergi dan konvergensi antarprogram juga harus diperkuat, termasuk kolaborasi implementasi program agar hasil yang diharapkan bisa tercapai," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp49,70 miliar yang dialokasikan untuk 22 OPD, Dinas Kesehatan menerima porsi terbesar sebesar 86,08%. Namun, ia menyoroti risiko ketidakefektifan anggaran yang mencapai 86,01% jika program tidak dilaksanakan dengan baik.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki cara kerja tim dan memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

"Komitmen, keterlibatan, dan kolaborasi harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dengan kepercayaan diri dan perbaikan sistem kerja, kita pasti mampu mencapai target penurunan stunting," tutup Ayi.

Dengan perbaikan sistem dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, memperbaiki kesehatan generasi penerus, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News