Sonora.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan tetap dilaksanakan tahun depan. 

Melansir Kompas.com, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

"Jadi kami di sini sudah dibahas dengan Bapak Ibu sekalian (Komisi XI), sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2024).

Baca Juga: Jangan Tertipu! Hati-Hati Modus Baru Penipuan Mengatasnamakan DJP

Alasan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

Sri Mulyani menekankan pentingnya penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan kenaikan tarif PPN ini agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. 

Ia menyatakan bahwa keputusan ini telah melalui banyak pertimbangan, dengan tujuan utama menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi (penerapannya) dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya. Namun, pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons dalam episode global financial crisis," ucapnya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana kenaikan tarif ini telah melalui pembahasan mendalam dengan Komisi XI DPR RI. 

Meski ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memengaruhi daya beli masyarakat yang sedang melemah, perdebatan mengenai hal ini tetap dijaga agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi.

"Waktu kita bahas juga banyak debat mengenai itu, tapi counter cyclical tetap kita jaga," tuturnya.

Mengenai kenaikan PPN, lantas, barang apa saja yang akan terdampak oleh kenaikan PPN dan apa saja yang dikecualikan?

Baca Juga: PMK 59/2024 Permudah Pembebasan PPN dan PPNBM Perwakilan Negara Asing

Daftar Barang dan Jasa yang Bebas PPN

Menurut Pasal 4A UU HPP, ada beberapa kategori barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis barang yang bebas dari PPN mencakup:

1. Makanan dan Minuman - Hidangan yang disajikan di berbagai tempat makan seperti hotel, restoran, dan warung, baik yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Termasuk juga layanan boga atau katering, yang masuk dalam pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Uang, Emas Batangan, dan Surat Berharga - Termasuk emas batangan yang digunakan sebagai cadangan devisa negara.

Jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN mencakup:

1. Jasa Keagamaan - Layanan terkait aktivitas keagamaan.
2. Jasa Kesenian dan Hiburan - Layanan yang disediakan oleh seniman dan pelaku hiburan, yang dikenakan pajak daerah dan retribusi sesuai undang-undang.
3. Jasa Perhotelan - Penyewaan kamar atau ruang di hotel yang dikenakan pajak daerah.
4. Jasa Pemerintah - Layanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya.
5. Jasa Parkir - Pengelolaan tempat parkir yang dikenakan pajak daerah.
6. Jasa Katering - Pelayanan penyediaan makanan dan minuman oleh jasa boga, yang juga termasuk objek pajak daerah.

Selain itu, ada beberapa barang dan jasa yang dapat dibebaskan dari PPN untuk tujuan pembangunan nasional, di antaranya:

• Barang kebutuhan pokok penting,
• Layanan kesehatan medis tertentu dalam program JKN,
• Jasa pelayanan sosial,
• Jasa keuangan dan asuransi,
• Jasa pendidikan,
• Jasa angkutan umum,
• Jasa tenaga kerja.

Baca Juga: Wajib Tahu PP No 44 Tahun 2022 Penyesuaian Pengaturan PPN dan PPnBM

Daftar Barang dan Jasa yang Dikenakan PPN

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009, PPN dikenakan pada:

• Penyerahan barang kena pajak (BKP) dalam daerah pabean oleh pengusaha,
• Impor barang kena pajak (BKP),
• Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean,
• Pemanfaatan BKP dan JKP dari luar daerah pabean di dalam negeri,
• Ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak.

Contoh barang yang dikenakan PPN mencakup tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, elektronik, pulsa, perkakas, produk kecantikan, dan kosmetik. Selain itu, layanan streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix juga termasuk objek PPN.