Bandung, Sonora.ID - Mendekati pelaksanaan Pilkada Serentak, masyarakat di Kota Bandung perlu mewaspadai berbagai bentuk ajakan yang berpotensi melanggar prinsip netralitas dan integritas dalam proses demokrasi atau black campaign.

Pilkada jadi momentum penting untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan bagi daerah, termasuk di Bandung. Namun, tidak jarang berbagai pihak menggunakan cara-cara yang kurang etis untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.

Ajakan untuk mendukung salah satu paslon sering kali dilakukan dengan berbagai cara yang manipulatif. Seperti yang terjadi belum lama ini. Di mana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial diduga disalahgunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon Walikota Bandung.

Berdasarkan rekaman suara berdurasi lebih dari 8 menit yang beredar di media sosial, petugas PKH memengaruhi penerima manfaat agar memilih pasangan nomor urut tertentu pada Pilwalkot Bandung 2024.

Baca Juga: Debat Sragen Sepi Tamu, Pendukung Tetap Berdatangan di Luar Gedung

Menyikapi hal itu, Ketua Umum Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indonesia, Jana Achmad Nugraha, mengkritik penyalahgunaan pendamping PKH tersebut. Menurutnya, rekaman tersebut menunjukkan pengerahan petugas PKH untuk memenangkan pasangan tertentu.

"PPKS Indonesia dengan tegas mengutuk tindakan tidak profesional ini, yang jelas-jelas melanggar prinsip netralitas dalam pelayanan publik," kata Jana dalam siaran persnya, Kamis (21/11/2024).

Jana menjelaskan, PKH adalah program pemerintah yang harus dijalankan dengan integritas dan netralitas.

"Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu, tapi jangan dipengaruhi oleh kepentingan politik," tegasnya.

Jana menambahkan, pendamping PKH harus berintegritas sehingga tugasnya sebagai fasilitator bantuan sosial jangan terpengaruh kepentingan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan tetap merasa aman dan tidak merasa tertekan untuk memilih calon tertentu.

"Program PKH harus tetap berfokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin dan rentan. Setiap upaya yang mencoba memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan politik hanya akan merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap program yang telah membawa banyak manfaat bagi rakyat Indonesia," tegasnya.

Meskipun demikian, PPKS Indonesia tetap mendukung keberlanjutan PKH sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PPKS berharap agar pihak berwenang segera menyelidiki kasus ini dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.

"PPKS Indonesia mendukung penuh agar program PKH tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan, yakni adil, merata, dan netral. Kami mendesak agar penyalahgunaan program ini untuk kepentingan politik segera dihentikan," tegas Jana lagi.

Sementars itu di tempat terpisah, Ketua Tim Pemenangan pasangan Muhammad Farhan - Erwin, Rendiana Awangga, mengecam dan kecewa terhadap tindakan pendamping PKH yang dianggap tidak netral.

"Sangat mengecewakan dan tidak bisa ditolelir penyalahgunaan wewenang dari pendamping PKH," tegasnya.

Meski demikian, Rendiana meminta masyarakat jangan terpengaruh oleh aksi tersebut.

"Jangan takut jika ditakuti akan dicoret dari penerima manfaat. Karena pendataan bukan wewenang dari pendamping PKH," pungkasnya.

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Sabtu 28 Desember 2024: Shio Ular, Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, dan Naga

27 Desember 2024 22:30 WIB

40 Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Keponakan yang Menyentuh Hati

27 Desember 2024 21:34 WIB

5 Zodiak Paling Beruntung Besok 28 Desember 2024: Rezekinya Mantap

27 Desember 2024 20:50 WIB

Lirik Lagu Hoper - Kim Jae Joong, dengan Terjemahan Indonesia dan Inggris

27 Desember 2024 20:18 WIB