Banjarmasin, Sonora.ID – Kota Banjarmasin meraih predikat A untuk kepatuhan pelayanan publik yang diberikan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, belum lama tadi, dengan nilai kepatuhan mencapai 95,45.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, mengatakan bahwa nilai tersebut menempatkan kota ini dalam zona hijau yang menjadi tanda jika kualitas pelayanan publik sudah sangat baik.

“Predikat A Zona Hijau dengan nilai 95,45 tentu sangat menggembirakan. Ini merupakan hasil kerja keras kami di berbagai instansi,” tutur Ibnu.

Ia menyebut, hasil tersebut adalah prestasi bagi seluruh SKPD yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Capaian itu juga merupakan hadiah terbaik bagi masyarakat Kota Banjarmasin untuk menutup akhir tahun ini.

Dengan raihan nilai yang hampir sempurna, menurutnya pelayanan publik sudah cukup maksimal.

Terutama dalam pelayanan keluhan yang disampaikan masyarakat.

“Jika ada keluhan terkait pelayanan, kami akan segera menanganinya dengan cepat, jangan diperlambat,” tegasnya lagi.

Baca Juga: Wali Kota Banjarmasin Lantik Direksi & Dewas Perumda Pasar Baiman

Prinsip ketepatan waktu dan transparansi proses penanganan keluhan menurutnya juga jadi kunci dalam tingginya nilai yang diraih Kota Banjarmasin dalam penilaian kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, Ibnu mengingatkan agar seluruh pihak terus menjaga dan mempertahankan prestasi tersebut dengan terus mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pelayanan publik bersifat fluktuatif. Jika kita berhenti dan bangga dengan pencapaian ini, bukan tidak mungkin nilai kepatuhan kita akan turun,” pungkasnya.

Komitmen pelayanan publik yang berkualitas terus dipegang oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Salah satunya optimalisasi kanal pelaporan dan penyampaian aspirasi yang direspon dengan cepat agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Perbaikan dan pembenahan juga terus dilakukan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap prima, seperti beralih ke sistem digitalisasi yang lebih mudah dan aman untuk diterapkan.