"Lalu, perubahan akibat tekanan pihak tertentu menjadi preseden buruk di masa mendatang, menunjukkan regulasi dibuat bukan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan, melainkan pengaruh eksternal, yang melemahkan wibawa pemerintah dan mengurangi legitimasi regulasi yang diterbitkan," ucap Ning.

"Berikutnya, ketidakpastian ini mendorong relokasi perusahaan ke provinsi lain atau bahkan negara lain yang dianggap lebih stabil dan ramah terhadap investasi, sehingga dapat memicu gelombang PHK dan akan memperburuk tingkat pengangguran di Jawa Barat yang saat ini sudah ada di posisi tertinggi secara nasional," ungkapnya.

Jika dilihat dari segi hukum, lanjut Ning, SK tersebut dinilai cacat hukum karena melanggar aturan yang ada di Permenaker No 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Pertama, penetapan SK ini melewati batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa UMSK tahun 2025 harus ditetapkan paling lambat 18 Desember 2024, sedangkan SK Gub tentang UMSK baru ditetapkan pada 27 Desember 2024.

Kedua, SK ini mencakup sektor padat karya dan beberapa sektor industri lain yang seharusnya tidak memenuhi kriteria sektor tertentu pada Pasal 7 Ayat (3), yang mengatur bahwa sektor tertentu adalah sektor dengan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, serta menuntut pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi khusus.

Ketiga, penetapan SK ini tidak melalui kesepakatan Dewan Pengupahan, melainkan dilakukan secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2), yang menyatakan bahwa UMSK harus didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

“SK UMSK terbit tidak sesuai dengan prinsip dan hukum administrasi Pemerintahan. SK ini melanggar Pasal 10 Ayat (1) juncto Pasal 52 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana SK ini tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dll. Selain itu, penetapan tersebut juga melanggar syarat sahnya keputusan seperti syarat di mana SK harus dibuat sesuai prosedur,” beber Ning.

"Jadi SK tentang UMSK ini bertentangan dengan regulasi," tegas Ning.

"Apakah sebuah kebijakan yang secara jelas cacat hukum tetap harus diikuti?,” tanyanya.

Dengan semua pertimbangan yang sudah disampaikan, Ketua APINDO Jawa Barat, didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik APINDO Jabar Yohan Ibrahim, menegaskan lagi, apabila produk SK ini cacat hukum, maka mengikuti yang salah akan semakin salah.

Ning meminta pengusaha untuk pandai-pandai menyikapi hal ini, dan juga menyampaikan pesan kepada para auditor compliance perusahaan untuk cerdas dan adil, memilah yang benar dan yang salah, serta mengikuti kebenaran berdasar kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam melakukan audit.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Ekonomi Jawa Barat Inflasi 0,35 Persen di Desember 2024 

TERKINI

Materi Prakarya Kelas 8 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Link Buku

7 Januari 2025 11:47 WIB

5 Contoh Cerita Liburan Sekolah di Rumah Singkat untuk SD, SMP, SMA

7 Januari 2025 11:38 WIB

Hal-hal yang Harus Dilakukan Sebelum Berolahraga

7 Januari 2025 11:30 WIB

Sinopsis Drakor Useless Love, Tayang Januari 2025

7 Januari 2025 11:30 WIB