Bandung, Sonora.ID - Akhir Desember 2024 lalu, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561.7 Kep.838 - Kesra/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7 / Kep.802-Kesra/2024 terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK) di Jawa Barat Tahun 2025.

Namun SK perubahan tersebut menjadi kekhawatiran bagi kalangan pengusaha karena akan berimbas buruk pada perekonomian dan investasi di Jawa Barat.

Dalam keterangannya, Jumat (3/12/2024), Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, Ning Wahyu Astutik menyebut bahwa pihaknya sangat menyayangkan dalam SK perubahan tersebut, sektor padat karya dimasukkan ke dalam salah satu sektor di SK UMSK, padahal sektor ini melibatkan banyak tenaga kerja dan sangat rentan terhadap perubahan upah.

Ning mengatakan, di tengah saat ini, kebijakan yang memberatkan sektor padat karya dapat mengancam keberlangsungan usaha dan lapangan kerja. Padahal, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya penyelamatan sektor ini sebagai pilar ekonomi nasional.

“Meskipun, padat karya yang dimaksud dalam SK ini hanyalah padat karya untuk perusahaan multinasional, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara," kata Ning.

"Ini berbeda dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA), yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, juga berbeda dengan perusahaan internasional, yang beroperasi di Indonesia tetapi melakukan ekspor produk ke berbagai negara. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi merek-merek internasional, tidak serta-merta dianggap multinasional, kecuali perusahaannya terdapat di berbagai negara," ungkap Ning.

"Ini menunjukkan bahwa definisi perusahaan multinasional bergantung pada perusahaannya, bukan merek atau produknya,” imbuhnya.

Ning juga mengingatkan, bahwa dunia usaha saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti penurunan pesanan dan persaingan yang semakin ketat. 

"Dalam SK tersebut disebutkan bahwa UMSK hanya berlaku bagi perusahaan yang mampu membayarnya," kata Ning.

“Jika perusahaan tidak mampu, maka dapat dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Diktum Kedua A SK Gubernur Jawa Barat tentang UMSK,” sebut Ning.

Ning menilai perubahan SK Gubernur terkait UMSK akan membawa dampak buruk bagi Jawa Barat. Pertama, perubahan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mengikis kepercayaan investor dan mengurangi daya tarik Jawa Barat sebagai destinasi investasi.

"Lalu, perubahan akibat tekanan pihak tertentu menjadi preseden buruk di masa mendatang, menunjukkan regulasi dibuat bukan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan, melainkan pengaruh eksternal, yang melemahkan wibawa pemerintah dan mengurangi legitimasi regulasi yang diterbitkan," ucap Ning.

"Berikutnya, ketidakpastian ini mendorong relokasi perusahaan ke provinsi lain atau bahkan negara lain yang dianggap lebih stabil dan ramah terhadap investasi, sehingga dapat memicu gelombang PHK dan akan memperburuk tingkat pengangguran di Jawa Barat yang saat ini sudah ada di posisi tertinggi secara nasional," ungkapnya.

Jika dilihat dari segi hukum, lanjut Ning, SK tersebut dinilai cacat hukum karena melanggar aturan yang ada di Permenaker No 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Pertama, penetapan SK ini melewati batas waktu maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa UMSK tahun 2025 harus ditetapkan paling lambat 18 Desember 2024, sedangkan SK Gub tentang UMSK baru ditetapkan pada 27 Desember 2024.

Kedua, SK ini mencakup sektor padat karya dan beberapa sektor industri lain yang seharusnya tidak memenuhi kriteria sektor tertentu pada Pasal 7 Ayat (3), yang mengatur bahwa sektor tertentu adalah sektor dengan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, serta menuntut pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi khusus.

Ketiga, penetapan SK ini tidak melalui kesepakatan Dewan Pengupahan, melainkan dilakukan secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2), yang menyatakan bahwa UMSK harus didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

“SK UMSK terbit tidak sesuai dengan prinsip dan hukum administrasi Pemerintahan. SK ini melanggar Pasal 10 Ayat (1) juncto Pasal 52 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana SK ini tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dll. Selain itu, penetapan tersebut juga melanggar syarat sahnya keputusan seperti syarat di mana SK harus dibuat sesuai prosedur,” beber Ning.

"Jadi SK tentang UMSK ini bertentangan dengan regulasi," tegas Ning.

"Apakah sebuah kebijakan yang secara jelas cacat hukum tetap harus diikuti?,” tanyanya.

Dengan semua pertimbangan yang sudah disampaikan, Ketua APINDO Jawa Barat, didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik APINDO Jabar Yohan Ibrahim, menegaskan lagi, apabila produk SK ini cacat hukum, maka mengikuti yang salah akan semakin salah.

Ning meminta pengusaha untuk pandai-pandai menyikapi hal ini, dan juga menyampaikan pesan kepada para auditor compliance perusahaan untuk cerdas dan adil, memilah yang benar dan yang salah, serta mengikuti kebenaran berdasar kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam melakukan audit.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Ekonomi Jawa Barat Inflasi 0,35 Persen di Desember 2024