Bandung, Sonora.ID - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Rabu (9/12/2020), Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang paling siap dalam menjalankannya.

Ada delapan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakannya. Kedelapan daerah itu adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.

Di Jabar, ada sekitar 32.305 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di delapan daerah yang menggelar Pilkada. Sedangkan jumlah pemilih mencapai 11.632.816 orang. Setiap TPS akan ada sekitar 350 pemilih. Pencoblosan dimulai pukul 07:00 WIB sampai 13:00 WIB. 

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Gubernur Jabar: Tetap Kedepankan Protokol Kesehatan

"Situasi di daerah pilkada cukup kondusif. Itu berkat intensnya koordinasi antara kabupaten/kota dengan provinsi," ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jabar, Iip Hidayat disela diskusi publik 'Menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak Jabar 2020' di Bandung, Senin (7/12/2020).

“Antisipasi terus kita lakukan, namun hingga kini kecurangan belum tampak. Sampai sekarang aman, dan semoga bertahan hingga pencoblosan nanti,” ucapnya lagi.

Lebih lanjut Iip mengatakan, dari beberapa temuan pelanggaran seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) hingga praktik perjudian, sudah masuk tahap proses pihak yang berwenang. Hal ini penting agar penyelenggaraan pilkada di Jabar bisa berlangsung dengan lancar, termasuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang masuk zona merah Covid-19.

Baca Juga: Dalam Acara 'Gowes Sehat Nasdem', Saan: Target Kami 85 Persen

“Ada beberapa kabupaten/kota yang dilakukan perhatian khusus, karena ini riskan. Maka itu, penerapan protokol kesehatan harus sangat ketat diberlakukan, termasuk pelibatan puskesmas,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Politik Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi, mengatakan bahwa pada pilkada Jabar kali ini, partisipasi warga saat pemilihan mendatang berada di kisaran 60-80 persen.

Namun, khusus Kota Depok berbeda, karena akses informasi yang cukup kuat bisa memengaruhi masyarakat untuk datang memberikan hak suara mereka. Terlebih, pandemi Covid-19 belum berlalu dari Tanah Air.

Baca Juga: PDI Perjuangan Serahkan B1-KWK pada Delapan Paslon Pilkada Jabar

“Kalau Depok, karena akses medianya kuat, sehingga orang yang mendengar informasi menjadi khawatir, dan membuat belum datang ke TPS. Menurut saya, partisipasi di Depok akan dibawah 50 persen,” papar Prof. Muradi.

Terkait daerah rawan konflik, Prof. Muradi mengatakan, di Jabar daerah yang rawan terjadi konflik saat pilkada nanti adalah Pangandaran dan Indramayu. Namun bukan karena politik identitas, melainkan praktik perjudian yang berlangsung di wilayah tersebut.

Dari temuan Kesbangpol Jabar terjadi fenomena praktik perjudian Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Pangandaran, ada beberapa unsur masyarakat di luar Pangandaran ketika menjelang pemilihan sengaja datang untuk melakukan perjudian.

Baca Juga: Tingkatkan Ketahanan Pangan, Jabar Akan Gelar West Java Food Agriculture Summit (WJFAS) 2020

“Kalau yang rawan adalah Pangandaran dan Indramayu. Kenapa Pangandaran? Karena sudah masuk penjudi dari luar. Sementara kalau di Indramayu, dari sebelumnya yang dipertaruhkan pemilihan kepala desa, sekarang ke pemilihan bupati/wakil bupati. Memang potensi konfliknya bukan masalah SARA, tapi kepada menang-kalah tadi,” paparnya.

Sedangkan dari sisi keamanan, Prof. Muradi dalam paparannya menyebutkan, bahwa semua lini keamanan akan mengawal pilkada ini agar berjalan aman dan kondusif.

"Teman-teman di Kepolisian dan TNI pasti akan mengawal dan mengamankan jalannya pilkada, dari mulai sebelum, lalu pelaksanaan hingga penghitungan suara. itu tugasnya keamanan dan mengamankan. Ya mereka harus fokus dengan itu. Jaga stamina, tetap sehat agar keamanan dalam menjaga dan mengawal pilkada itu akan berjalan lancar dan aman," pungkas Prof. Muradi.

Baca Juga: Wakil Gubernur Jabar Minta Ulama Harus Menguasai Dakwah Digital