Banjarmasin, Sonora.ID - Kepala Daerah diinstruksikan menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19 di daerah. Diawali dengan Presiden RI, Joko Widodo, yang divaksin pada hari ini, Rabu (13/01), di Istana Negara.

Di Kota Banjarmasin, vaksinasi pertama dijalankan oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pada besok, Kamis (14/01) pagi, di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin.

Ibnu Sina secara seremonial akan menjadi orang pertama yang divaksin di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, sebelum Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menjadi prioritas.

Baca Juga: Besok, Paman Birin & Forkopimda Kalsel Akan Divaksin Sinovac

"Siap lahir batin. Mohon dukunganya, kami bersama Forkopimda. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita," ucapnya kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (13/01) pagi.

Menurutnya, hal itu merupakan sebagai contoh yang merupakan mandat langsung dari Pemerintah Pusat untuk melakukan vaksinasi pertama.

Apalagi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah keluar.

Baca Juga: Mimpikan Cetak 100 Hafiz Qur'an, Ibnu Sina Resmikan Pesantren Tahfidz Qur'an Husada

Bersamaan dengan dirinya, juga ada 10 sampai 15 orang di antaranya yang dilibatkan untuk melakukan vaksinasi.

"Pelaksanaan vaksinasi disosialisasikan pada unsur masyarakat, agar lebih memahami akan manfaat dari vaksin," tutupnya.

Lantas, kenapa harus kepala daerah yang duluan divaksin?

Baca Juga: Ini Penyebab Dokter Abdul Muthalib Gemetaran Saat Suntik Vaksin ke Jokowi

Tim Pakar Covid-19 dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin menerangkan, suntik pertama vaksin Covid-19 kepada kepala daerah 'dapat' membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin.

Hanya saja menurutnya yang paling penting adalah kehadiran kepala daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Baik dalam bentuk kebijakan yang baik dan cepat, maupun dari sisi leadership penanganan pandeminya.

"Jangan sampai euforia dengan vaksin, seolah pandemi akan selesai sehingga penerapan protokol kesehatan dan 3T menjadi lemah. Termasuk mobilitas penduduk tidak dikendalikan," tulisnya saat dikonfirmasi Smart FM melalui Whatsapp.

Baca Juga: Ini Alasan Ibnu Sina Mau Jadi Orang Pertama yang Divaksin CoVID-19

Persoalan awal menurutnya adalah buruknya komunikasi pemerintah kepada publik soal vaksin. Termasuk impor vaksin yang dilakukan saat hasil uji klinis tahap 3 belum ada, belum ada izin BPOM, dan sertifikasi halal dari MUI.

Namun sekarang, vaksin sudah dinyatakan halal oleh MUI dan BPOM juga sudah mengeluarkan izin darurat vaksin. Artinya vaksin secara teknis sudah memenuhi syarat.

"Itulah yang menimbulkan keraguan publik. Makanya kebijakan pemerintah harus dilakukan sacara transparan dan terukur," tandasnya.

Baca Juga: Besok, Paman Birin & Forkopimda Kalsel Akan Divaksin Sinovac