Barabai, Sonora.ID – Hasil kajian dan rekomendasi teknis kaji cepat banjir pada Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai, disampaikan secara resmi oleh Pemprov Kalsel pada rapat teknis yang digelar di Aula Kantor Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), pada Selasa (14/12).
Kajian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI tersebut, mengungkap fakta penyebab banjir besar di HST dan solusi jangka panjang untuk mengatasinya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana dalam acara penyampaian hasil kajian penyebab banjir di HST itu menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel bersama Kemen LHK telah melaksanakan kajian banjir di Kabupaten HST.
Kajian yang juga dilakukan bersama tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu menyebutkan bahwa dampak banjir sebagian besar berada di bagian hilir, yaitu 68,66 persen. Adapun kerugian fisik, berupa rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya.
Baca Juga: Susul HST & HSU, Pemprov Kalsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Ia menjabarkan, untuk mengurangi dampak banjir dan strategi pengamanan lingkungan hidup di Sub DAS Batangalai Kabupaten HST, ada 4 rencana aksi yang ditawarkan.
Yaitu mengurangi luas genangan, mengurangi potenisi kerugian ekonomi, menghilangkan korban jiwa dan pengamanan lingkungan hidup berbasis ecoregion.
“Hasil kajian ini menawarkan 4 rencana aksi yang diyakini mampu menanggulangi dan mengurangi dampak bencana banjir,” tuturnya.
Implementasinya menurut Hanifah adalah dengan melakukan tindakan vegetatif, yaitu dengan menanam pohon yang mampu menyerap air dalam jumlah besar, menanam pohon endemik, serta pemilihan vegetasi fast growing.
Mengenai rekayasa sipil teknis, yaitu dengan membangun bendungan, kolam kontrol, guly plug, bendung, normalisasi serta rehabiitasi sungai.
Baca Juga: 44 Ruas Jalan di Banjarmasin Rusak Terdampak Banjir Ditinggikan
Untuk itu, diperlukan implementasi dan program dari kementerian dan lembaga terkait, implementasi program pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
“Di wilayah hulu mendesak dilakukan penanaman. Sementara di hilirnya harus dibangun bendungan, kolam regulasi, dan bangunan yang bisa menampung air dalam skala besar lainnya,” lanjutnya.
Disebutkan, untuk bagian hulu, perlu tindakan berupa restorasi hutan produksi seluas 24.296 hektar. Juga penambahan vegetasi di kawasan permukiman seluas 30,64 hektare di kawasan pertanian dan perkebunan seluas 136 hekare.
“Tindakan vegetasi oleh Kementerian LHK seluas 22.843 hektare, pemerintah daerah 2.887 hektare dan oleh masyarakat seluas 483 hektare,” lanjutnya.
Baca Juga: Ancaman Banjir Rob dan Gelombang Tinggi, Nelayan Kalsel Dilarang Melaut
Terkait tindakan vegetasi di kawasan hutan, lanjut Hanifah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Sementara DLH berupaya melaksanakan revegetasi di luar kawasan hutan.
"Untuk tahun 2021, kajian rancangan teknis vegetasi di lahan akses terbuka dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Untuk tahun 2022 akan difokuskan di HST," tutupnya.
Sementara itu, dalam arahannya, Wagub Kalsel, Muhidin mengakui adanya aksi penebangan pohon di wilayah hulu sungai Barabai, sehingga mengurangi daya serap air, pada saat terjadi hujan deras dengan intensitas sangat tinggi.
“Ada penebangan di hulu, kayunya mungkin digunakan masyarakat untuk membangun rumah,” beber Muhidin.
Baca Juga: Terendam Banjir Rob, SD di Banjarmasin Rugi Meteriil Puluhan Juta
Sembari menunggu hasil penanaman di wilayah hulu, Muhidin menekankan pentingnya melakukan aksi di wilayah hilir dalam rangka mengatasi banjir di HST.
Ketimbang mengharapkan pemerintah pusat segera membangun Bendungan Pancur Hanau, Muhidin lebih menyarankan untuk segera merealisasikan rencana pembangunan embung.
“Kalau bendungan mungkin pusat tidak akan mengucurkan dana, kita yang penting embung dulu,” pintanya.
Untuk membantu Pemkab HST dalam membebaskan lahan pembangunan embung, Pemprov Kalsel sebut Muhidin telah menganggarkan dana sebesar Rp 15 miliar dalam APBD Kalsel tahun 2022.
Baca Juga: Rawan Banjir, Pemprov Kalsel Didesak Siapkan Skenario Mitigasi Bencana
“Sudah kita masukan dalam anggaran (pembebasan lahan embung) sebesar Rp 15 miliar di tahun 2022,” beber Muhidin.
Muhdin melanjutkan, perlu dibersihkan pampangan sampah di sungai Barabai sepanjang 3 Kilometer. Mengingat, tumpukan sampah tersebut mengganggu kelancaran arus air, sehingga mengurangi kemampuan daya tampung sungai.
“Ada sekitar 3 Kilometer tumpukan sampah di sungai Barabai, itu yang menghambat arus air,” imbuhnya.
Terakhir, ia berharap keterlibatan masyarakat dalam upaya pemulihan wilayah hulu, dengan aktif melakukan penanaman pohon, baik secara swadaya maupun melalui program yang dicanangkan pemerintah pusat dan provinsi.
“Itu program yang dihibahkan kepada masyarakat hendaknya dimanfaatkan secara maksimal,” harap Muhidin.
Usai penyampaian hasil kajian, Bupati HST, Aulia Oktafiandi mengharapkan realisasi rencana pelebaran jalan kabupaten dari kawasan Kayu Bawang menuju Pantai Hambawang Timur, sebagai alternatif menuju luar daerah, jika Kota Barabai terendam banjir.
“Sebagaimana saran beliu (Wagub Kalsel) ada jalan alternatif ketika barabai banjir,” harapnya.
Ia menilai, pelebaran jalan itu mendesak dilakukan, karena kota Barabai kerap terisolir, karena minimnya akses jalan alternatif menuju luar kabupaten.
“Selama ini kan kota Barabai selalu terisolir kalau ada banjir besar,” bebernya.
Untuk solusi jangka pendek, ia mengharapkan agar Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 mau membuka kanal banjir, untuk membagi debit air yang mengalir di Sungai Barabai pada saat terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi.
“Dibuka saja pintu kanal banjir, minimal 50:50 lah terbagi air,” tutupnya.
Baca Juga: Banjir Rob di Jalan Prona Siang Malam, Sungai Guring Masih 'Guring'