Thailand mengklaim demarkasi belum selesai untuk wilayah luar kuil. Sengketa ini kemudian meluas ke kompleks Ta Moan Thom.

Dalam konflik ini, Indonesia berperan sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011.

Marty melakukan shuttle diplomacy menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama.

Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan.

Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Konflik Kamboja dan Vietnam

Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam pada 1988-1989.

Saat itu, Indonesia berhasil menjadi mediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka.

Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

Baca Juga: 6 Negara Gudangnya Hacker Paling Berbahaya dan Ditakuti di Dunia, Salah Satunya Indonesia!

Konflik etnis Rohingya dengan Myanmar

Kasus Rohingya merupakan kasus HAM, hal itu membuat Indonesia terketuk untuk membantu, menolong, dan menyelesaikan agar kasus ini segera tuntas dengan baik.

Selain itu, salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia pun turut membantu menyelesaikan masalah ini.

Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

Pada 4 September 2017, Menteri Retno mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.

Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Menlu menyampaikan, penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.

Menteri Retno juga bertemu dengan Suu Kyi di Myanmar pada 5 September 2017 untuk membawa amanah dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang dialami muslim Rohingya yang mendapat penyiksaan militer Myanmar.

Menlu Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar.

Pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, agar militer Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan.

Ketiga, mendorong pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama. Keempat, membuka akses untuk bantuan keamanan.

Baca Juga: 6 Negara Gudangnya Hacker Paling Berbahaya dan Ditakuti di Dunia, Salah Satunya Indonesia!