Bagikan :
:quality(50)/photo/2023/03/17/1652855188jpg-20230317032629.jpg)
Presiden Soeharto memegang penuh kendali lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang membuat demokrasi hanya berpusat pada kepemimpinannya saja.
2. Pers Dilarang Mengkritik
Pers pada masa Orde Baru melakukan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto atas diberlakukannya Fusi Parpol atau kebijakan Penggabungan Partai Politik.
Sayangnya, Presiden Soeharto melakukan tindakan membredel Pers sebagai cara untuk membungkan Pers yang mengkritik kebijakan tersebut.
3. Indoktrinasi Pancasila
Pemerintah merancang program P4 selama masa Orde Baru berlangsung, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila.
Rancangan ini dibuat untuk melakukan indoktrinasi dan mempertahankan paham Pancasila di kalangan pelajar dan masyarakat umum.
Sayangnya, program ini tidak dijalankan dengan benar karena sangat menyimpang dari Pancasila itu sendiri di mana Presiden Soeharto tidak mengizinkan adanya kritik terhadap kepemimpinannya.
4. Pembatasan Hak pada Politik
Baca Juga: Sejarah Proses Masuknya Agama Katolik dan Kristen di Indonesia
:quality(50)/photo/2023/03/16/69e33862-7d2f-4300-b625-4e19c832-20230316073626.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/screenshot-2024-10-09-130115jpg-20241122082849.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/cuplikan-layar-2024-09-05-090343-20241122062448.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/15/15518010_5613228-1jpg-20241115062557.jpg)