Sonora.ID - Berikut ini adalah pembahasan tentang penyimpangan terhadap pancasila pada masa order baru yang menjadi materi Sejarah SMP.

Indonesia mengalami banyak sekali perubahan pada sistem pemerintahannya sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Perubahan ini dapat dilihat dari terjadinya periode Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto selama 30 tahun (1968-1998).

Masa kepemimpinan ini mengalami pasang surut yang sangat drastis, salah satunya adalah adanya penyimpangan terhadap Pancasila.

Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara malah dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan, sehingga terjadi penyimpangan di dalam isi dan makna sebenarnya.

Agar kamu lebih memahami tentang materi Sejarah ini, kamu bisa menyimak penjelasan tentang 7 penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru berikut ini.

1. Demokrasi yang Sentralistik

Baca Juga: Reorientasi Adalah Bagian Penting dalam Teks Biografi dan Sejarah, Ini Penjelasannya

Meskipun mengusung konsep negara demokrasi, Indonesia tidak menegakkan konsep tersebut selama masa Order Baru berlangsung.

Seluruh kesempatan untuk bersuara dibungkam oleh pemerintah karena demokrasi bersifat sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto memegang penuh kendali lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang membuat demokrasi hanya berpusat pada kepemimpinannya saja.

2. Pers Dilarang Mengkritik

Pers pada masa Orde Baru melakukan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto atas diberlakukannya Fusi Parpol atau kebijakan Penggabungan Partai Politik.

Sayangnya, Presiden Soeharto melakukan tindakan membredel Pers sebagai cara untuk membungkan Pers yang mengkritik kebijakan tersebut.

3. Indoktrinasi Pancasila

Pemerintah merancang program P4 selama masa Orde Baru berlangsung, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila.

Rancangan ini dibuat untuk melakukan indoktrinasi dan mempertahankan paham Pancasila di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

Sayangnya, program ini tidak dijalankan dengan benar karena sangat menyimpang dari Pancasila itu sendiri di mana Presiden Soeharto tidak mengizinkan adanya kritik terhadap kepemimpinannya.

4. Pembatasan Hak pada Politik

Baca Juga: Sejarah Proses Masuknya Agama Katolik dan Kristen di Indonesia

Saat masa Orde Baru berlangsung, Presiden Soeharto memberlakukan pembatasan hak pada politik di bawah kepemimpinannya.

Hanya ada tiga partai politik saja yang diizinkan untuk beroperasi di Orde Baru, yaitu Golkar (Golongan Karya), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia).

Keputusan ini sangat menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 karena tidak memenuhi hak masyarakat Indonesia sebagai warga demokrasi.

5. Membentuk Departemen Penerangan

Departemen Penerangan dibentuk oleh Presiden Soeharto sebagai langkah untuk melemahkan Pers di Indonesia pada masa Orde Baru.

Fungsi dari departemen ini sendiri adalah mengoreksi isi berita dari semua media agar tidak ada konten yang menjatuhkan atau mengkritik pemerintah.

6. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Merajalela

Pada pemerintahan Soeharto, praktik KKN sangat merajalela dan kerap dilakukan di pemerintahan untuk menguatkan posisi Soeharto sebagai presiden Indonesia.

7. Krisis Moneter di Tahun 1997

Puncak dari penyimpangan Pancasial yang terjadi di masa Orde Baru adalah terjadinya krisis moneter di tahun 1997.

Baca Juga: Sumpah Palapa (Tan Amukti Palapa): Sejarah beserta Isi dan Maknanya

Momen kehancuran ekonomi negara ini terjadi karena adanya hot money bubble atau gelembung uang panas.

Uang panas merupakan dana yang dikelola secara singkat untuk mendapatkan keuntungan dan hasil tinggi dengan sangat cepat.

Hal ini membuat masyarakat Indonesia melontarkan protes yang sangat besar dan menyebabkan krisis moneter pun tidak dapat dihindari.

Baca berita update lainnya dari Sonora.ID di Google News.