“Potensi sengketa bisa jadi muncul di masa pencalonan yaitu pada saat partai-partai politik pemilik kursi di DPRD Kota Batu. Ada delapan partai itu yang nanti akan mengusung pasangan calon di tanggal 27 sampai dengan 29. Mereka yang mencalonkan sendiri berdasarkan estimasi kursi maka harus ada 20 persen kira-kira 6 kursi lah. Nah kalau berdasarkan itu maka hanya PDI perjuangan dan PKB yang punya kesempatan untuk mencalonkan tanpa berkoalisi dengan partai yang lain. Untuk disitu akan muncul tarik menarik dari partai-partai yang baik itu punya kursi 20 persen walaupun yang kurang, katakanlah partai yang kurang misalnya PKS, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat. Mereka ini punya kursi tapi kurang dari 20 persen. Tentu kalau punya keinginan untuk maju mengusung calon mereka harus berkoalisi dengan partai yang lainnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan maupun PKB itu juga akan mengajak koalisi partai yang lain walaupun mereka sudah punya 20 persen kursi di DPRD gitu ya. Nah ini mesti ada potensi, mesti ada yang satunya pinginnya ditarik di koalisi A, satunya lagi ditarik di pasangan B dan seterusnya,” terang pria yang kerap disapa dengan panggilan akrab Pak Pri tersebut.
Peluncuran program pengawasan partisipatif juga telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Batu, upaya ini dilakukan agar seluruh tahapan pemilu dapat dideteksi dan dapat dengan mudah dilakukan pemetaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.
Sedangkan langkah-langkah yang diterapkan dalam pengawasan partisipatif ini lebih mengutamakan metode pendekatan, kerjasama dan sosialisasi.
Dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif ini diharapkan dapat memberikan keberhasilan pada pilkada Kota Batu tahun 2024.
“Pengawasan itu harus mampu melibatkan semua pihak, semua strata masyarakat gitu ya. Oleh karena itu dengan memahami akan pentingnya keterlibatan masyarakat inilah. Maka Bawaslu meluncurkan program namanya pengawasan partisipatif. Nah langkahnya gimana? Nah langkahnya adalah kita berupaya menggandeng semua pihak, semua lapisan gitu ya, semua organisasi untuk terlibat di dalam proses pengawasan partisipatif. Nah tentunya langkah yang kita lakukan selain pendekatan, kerjasama itu juga sosialisasi kepada pihak-pihak terkait tersebut gitu ya,” imbuhnya.
Di mana salah satu indikator keberhasilan dari pengawasan partisipatif ini adalah adanya masyarakat yang terlibat aktif untuk melaporkan kepada Bawaslu jika terjadi potensi kecurangan atau pelanggaran pada tahapan pemilu.
Selain itu capaian besar yang menjadi sebuah indikator keberhasilan pengawasan partisipatif ini adalah timbulnya kesadaran masyarakat secara luas untuk melaksanakan pemilu dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat akan lebih sadar bahwa pemilu adalah demokrasi tertinggi dalam menentukan pemimpin.
Dengan kesadaran tersebut maka masyarakat tidak dapat dengan mudah terpengaruh oleh politik transaksional dalam menggunakan hak pilihnya.
“Jadi paling nggak indikator keberhasilannya gini, ada masyarakat yang mau melaporkan terjadinya pelanggaran. Minimal itu, target minimal gitu ya. Target yang lebih tinggi adalah munculnya kesadaran masyarakat secara luas untuk melaksanakan Pilkada ini dengan baik, dengan tertib, sesuai dengan aturan main yang berlaku. Artinya gini, selama ini kan momok utama dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ini kan transaksional gitu ya, kami berharap dengan model ini muncul kesadaran masyarakat, bahwa pemilu itu adalah proses demokrasi tertinggi di dalam menentukan pemimpin, kalau sudah muncul kesadaran itu maka masyarakat akan menolak segala upaya transaksional di dalam menentukan pilihannya, kita harapkan ke sana, paling tinggi menolak,” tegas Supriyanto.
Oleh : Lilis Nur Indah Sari
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News
Baca Juga: Mosgun Pelampung Jadi Andalan, Dispendukcapil Kota Batu Semakin Dekat dengan Warga